Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengingatkan penanganan pascabanjir di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota lebih baik daripada saat terjadi bencana tersebut.
Keinginan itu saat rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi DPRD Kalsel dengan stakeholder terkait penanganan bencana banjir yang dipimpin Ketua Komisi IV Bidang Kesra lembaga legislatif tersebut, HM Lutfi Saifuddin S.Sos di Banjarmasin, Rabu (20/1) lalu.
Pasalnya menurut beberapa anggota DPRD Kalsel, penanganan saat bencana banjir di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa terkesan kurang koordinasi sehingga kurang efisien dan efektif atau maksimal
Semestinya Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) berfungsi sebagai koordinator penanggulangan bencana tersebut sehingga dalam pemanfaatan tenaga yang bertugas di lapangan tidak tumpang tindih dan terkesan mubazir.
Sementara di tempat lain mungkin ada yang sangat membutuhkan pertolongan dari petugas penanggulangan bencana, tetapi kurang terperhatikan mungkin karena semagat mau memberi bantuan sehingga langsung tanpa koordinasi.
Begitu pula dalam hal pemberian sembako atau berbagai keperluan bagi warga masyarakat yang terdampak bencana banjir, semestinya Dinas Sosial (Dinsos) berperan sebagai koordinator yang pelaksanaannya melalui Tagana.
Dalam RDP gabungan Komisi yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Mariana SAB MM itu, atas usul anggota rapat tersebut, pimpinan rapat menyimpulkan antara lain bahwa pertemuan yang mereka lakukan tidak lagi mencari siapa yang salah dalam penanggulangan bencana banjir yang melanda provinsinya lebih sepekan.
"Yang terpenting bagi kita semua terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar penanganan pascabencana banjir lebih baik. Paling tidak meminimalkan permasalahan baru yang muncul karena kurangnya koordinasi," demikian Lutfi Saifuddin.
Sebelumnya atau pada RDP tahap pertama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 provinsi setempat di hari yang sama tersebut, membicarakan masalah penanganan pengungsi korban bencana banjir dalam kaitan wabah virus Corona yang masih membayang-bayangi negeri ini termasuk Kalsel.
Anggota DPRD Kalsel juga berharap agar penanganan pengungsi lebih maksimal terutama berkaitan dengan masalah COVID-19 sehingga tidak menimbulkan klaster baru.
Memimpin RDP mengenai COVID-19 itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE dan hadir Sekdaprov Roy Rizali Anwar selaku Ketua Harian GTPP COVID-19 tingkat provinsi tersebut serta beberapa instansi terkait.
DPRD Kalsel inginkan penanganan pascabanjir lebih baik
Kamis, 21 Januari 2021 6:01 WIB