Kita minta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk Kalsel,"Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Demonstran yang terdiri dari elemen masyarakat dan mahasiswa di Kalimantan Selatan yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, memblokir Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Rabu.
Aksi memblokir jalan protokok di "kota seribu sungai" Banjarmasin itu, karena mereka tidak diperkenankan memasuki halaman DPRD Kalsel, untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Mereka yang memblokir jalan itu terdiri atas Lingkar Studi Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan (LSISK), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
Selain itu, Dema Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universtas Lambung Mangkurat (Unlam), BEM Fakultas Hukum Unlam, serta BEM Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) PGRI Banjarmasn.
Karena tidak diperkenankan masuk DPRD Kalsel, akhirnya demonstran artau pengunjuk rasa itu memilih menyampaiakan pernyataan sikap di jalan, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di ibu kota provinsi tersebut.
Aspirasi yang mau disampaikan elemen masyarakat dan mahasiswa di "Bumi Waja Sampai Kaputing" (berjuang tanpa kenal putus asa hingga akhir) Kalsel itu, tetap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kendati pemeritahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan HM Jusuf Kalla (Jokowi- JK) sudah menetapkan kenaikan harga BBM terhitung 18 Novemer 2014, pengunjuk rasa tersebut tetap menolak.
Pengunjuk rasa meninta pemerintahan Jokowi - JK mencabut atau membatalkan kebijakan menaikan harga BBM, karena akan berdampak pada kesengsaraan rakyat banyak.
Selain itu, meminta pemerintah agar lebih memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dan menindak tegas oknum yang menyelewengkan BBM subsidi.
"Kita minta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk Kalsel," ujar pengunjuk rasa.
Dalam berunjuk rasa, eleman masyarakat dan mahasiswa itu duduk-duduk hingga makan di tengah jalan, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Namun berkat negosiasi, akhir pengunjuk rasa mau memberikan ruang bagi kendaraan bermotor melintasi jalan itu, tapi mereka tetap bertahan di Jalan Lambung Mangkurat tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Kalsel H Riswandi yang menemui pengunjuk rasa tersebut mengaku, dirinya secara pribadi juga tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, apalagi saat ini harga minyak dunia justru mengalami penurunan.
"Kita menilai kenaikan harga BBM belum perlu dilakukan, mengingat kondisi masyarakat masih belum membaik," anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebagai partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP), pihaknya akan menyampaikan keberatan ini melalui wakil-wakil yang ada di DPR RI, untuk mempertanyakan masalah tersebut.
"Kita perlu minta penjelasan pemerintah terkait kebijakan menaikan harga BBM, pertimbangan hingga langkah mengatasi dampak kenaikan tersebut," tegas Riswandi.
Pemerintah terhitung mulai 18 November 2014 menaikan harga BBM, baik jenis premium maupun solar masing-masing sebesar Rp2.000/liter, sehingga premium menjadi Rp8.500/liter dan solar Rp7.500/liter.
Pewarta: Syamsuddin Hasan: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
