Perubahan metode pembahasan yang kami lakukan dewan periode sekarang, kalau dulu pembahasan hanya disebutkan secara global,..."Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga tengah malam.
"Kami targetkan cukup tiga hari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kotabaru 2015, bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) rampung," kata Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah di Kotabaru, Kamis.
Dikatakan, beberapa komisi harus terpaksa melakukan pembahasan dengan SKPD hingga tengah malam, seperti yang dilakukan Komisi II bersama Dinas Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengatakan, sudah menjadi kesepakatan bersama jajarannya akan lebih rinci dan detil dalam membahas setiap program kerja yang diusulkan SKPD.
"Perubahan metode pembahasan yang kami lakukan dewan periode sekarang, kalau dulu pembahasan hanya disebutkan secara global, tapi sekarang kami meminta penjelasan setiap pos secara rinci dan detil, karena ini menyangkut anggaran," ujar Syairi.
Metode ini lanjut dia, bertujuan sebagai bentuk akuntabilitas atau transparansi dalam penggunaan anggaran yang notabene uang rakyat, sehingga harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karenanya memerlukan waktu yang ekstra untuk membahasnya, namun semua itu sudah menjadi konsekuensi jabatan sebagai wakil rakyat, demi kepentingan masyarakat maka pihaknya tetap akan menjalani, seperti pembahasan kemarin yang sampai tengah malam.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan, substansi dari pembahasan yang disampaikan SKPD, seluruhnya sudah sesuai dengan visi misi bupati. Hal itu tergambar dari program yang dibuat sudah mengacu pada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) Kotabaru.
"Kami mengapresiasi kepada SKPD sebagai mitra kerja dewan, dalam tiga pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan hampir seluruh program kerja mereka lebih menitik beratkan pada ekonomi kerakyatan," ungkapnya.
Hal ini sambung Syairi, pemerintah daerah dalam menempatkan skala prioritas pembangunan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang memang membutuhkan, seperti bantuan bibit perkebunan sawit atau karet
Pewarta: Imam Hanafi: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
