Ini tentu kebijakan yang sangat aneh, seharusnya justru Kalsel yang mendapatkan tambahan kuota subsidi BBM,"Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas Kalimantan Selatan Addy Chairudin mengemukakan hanya Kalimantan Selatan yang tidak mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak dari pemerintah pusat dibandingkan dengan tiga provinsi lain di Kalimantan, tahun ini.
Menurut Addy di Banjarmasin, Rabu, pada 2013 Kalsel merupakan provinsi yang memprakarsai untuk menuntut penambahan kuota BBM ke pemerintah pusat, namun kenyataannya justru hanya daerah ini yang tidak mendapatkan penambahan kuota BBM bersubsidi.
Berdasarkan data, kata dia, kuota BBM bersubsidi di Kalimantan Timur ditambah hingga 49 persen, Kalimantan Barat 16 persen, Kalimantan Tengah 24 persen dan Kalimantan Selatan justru nol persen.
"Ini tentu kebijakan yang sangat aneh, seharusnya justru Kalsel yang mendapatkan tambahan kuota subsidi BBM, sebab sebagian besar bahan kebutuhan pokok untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berasal dari Kalsel," katanya.
Sehingga tambah dia, kondisi tersebut akan memicu peningkatan kebutuhan BBM Kalsel terutama untuk angkutan bahan kebutuhan pokok ke beberapa daerah tersebut.
Addy mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa kuota Kalsel justru tidak ditambah, bahkan pada 11 Agustus kuota yang ada justru akan dikurangi secara bertahap, yaitu 5 persen untuk premium kemudian pada 28 Agustus secara bertahap kuota solar juga akan dikurangi hingga 20 persen.
Kondisi tersebut, tambah dia, dikhawatirkan akan memicu terjadinya antrean panjang pada pengisian BBM bersubsidi hampir di seluruh SPBU di Kalsel, sehingga pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah ini.
Pengalaman yang sudah-sudah, tambah dia, akan banyak masyarakat memilih antre di SPBu untuk mendapatkan BBM bersubsidi, akibatnya antreanpun tidak bisa dihindarkan, sehingga akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pelangsiran.
"Mungkin untuk wilayah Kalimantan lainnya, penurunan jatah kuota ini tidak akan berarti karena sebelum diturunkan, kuota mereka sudah ditambah cukup besar, sedangkan Kalsel tidak ada penambahan, malah diturunkan," katanya.
Menurut dia, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan, untuk menjaga seluruh SPBU yang ada, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya upaya pemanfaatan SPBU yang bukan peruntukkannya.
Selain itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk mengirimkan surat kepada BPH Migas agar kuota BBM bersubsidi Kalsel ditambah sesuai dengan kondisi riil di wilayah ini.
"Pertumbuhan kendaraan roda dua dan roda empat yang cukup pesar di daerah ini, sudah tidak sebanding dengan penambahan kuota BBM bersubsidi yang digelontorkan pemerintah," katanya.
Addy berharap, pemerintah pusat melalui BPH Migas, kembali mengkaji ulang keputusan pemberian kuota BBM bersubsidi di Kalsel dibandingkan dengan kondisi riil yang ada.
"Kami akan pertanyakan, kenapa hanya Kalsel yang tidak diberikan tambahan kuota, ini kan sangat aneh," katanya.
Dari kuota BBM yang ditetapkan BPH Migas di tahun 2014 ini untuk jenis solar dan minyak tanah, kuota BBM Kalsel di tahun 2014 memang mengalami penurunan jumlah.
Untuk solar, dari realisasi tahun lalu sebesar 286.048 KL, kini hanya menerima sebesar 247.105 Kiloliter. Sementara untuk minyak tanah, dari tahun lalu diterima sebesar 95.075 KL, kini hanya menjadi 55.434 KL.
Sedangkan premium tidak terjadi penurunan, malah naik dibanding tahun lalu dari 616.252 KL, kini menjadi 663.320 KL, atau naik sebesar 7,61 persen.
Data kuota BBM tahun 2012 lalu untuk Kalimantan Selatan jumlahnya mencapai 3.037.114 KL yang terbagi dalam 1.600.399 KL premium, 1.039.752 KL solar dan 396.963 KL kerosene atau minyak tanah.
Jumlah ini tentu tidak bisa mengimbangi kebutuhan dari BBM bersubsidi tersebut, karena dalam realisasi penyalurannya untuk premium yang hanya diberi sebanyak 461.052 KL, realisasinya mencapai 478.355 KL perbulannya, solar dari jatah 253.067 KL realisasinya mencapai 260.500 KL perbulan.
Sedangkan kerosene atau minyak tanah dari 181.969 KL, realisasinya hanya menyerap 162.848 KL perbulannya di tahun 2011.
Pewarta: Ulul MaskuriahEditor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
