Warga Geronggang Harapkan Listrik

Oleh Ulul Maskuriah

Banjarmasain,  (Antaranews Kalsel) - Warga Desa Garonggang berharap pemerintah kabupaten maupun Provinsi Kalimantan Selatan, segera mengupayakan listrik dan air bersih masuk desa sehingga desa yang kini masih terpencil bisa lebih maju.

Hal itu dikemukakan Kepala Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Herpani di Banjarmasin, Kamis, usai mengikuti Sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Gedung Sultan Suriansyah, Banjarmasin, Kamis,

Saat ini jumlah warga desa yang dia pimpin mencapai 3.500 orang, dan dari jumlah tersebut tidak ada satupun rumah warga yang memanfaatkan listrik maupun air bersih.

"Penerangan hanya dilakukan menggunakan mesin diesel, itu pun hanya untuk malam hari," katanya.

Begitu juga dengan air bersih, hingga kini juga belum mengalir ke desa, sehingga warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Kondisi tersebut, diperparah dengan pemutusah hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan tambang yang beroperasi di Kotabaru.

Menurut dia, sekitar 30 persen penduduk Desa Gerongga, dulunya bekerja di perusahaan-perusahaan tambang, namun sejak kondisi tambang batu bara tersebut mengalami penurunan, banyak warga kehilangan pekerjaan dan terpaksa kembali bertani.

"Jadi untuk saat ini, jumlah penduduk kurang mampu di desa semakin bertambah, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten," katanya.

Selain Desa Gerongga, masih banyak desa-desa di Kotabaru mengalami hal yang sama, sehingga dengan adanya undang-undang nomer 6 tahun 2014 yang mengatur desa tersebut, menjadi harapan baru bagi seluruh warga desa.

"Saya pikir ini adalah peraturan yang cukup bagus dan harus didukung, walaupun, ada ketakutan di kalangan aparatur desa terkait pengelolaan dana sebesar Rp1,6 miliar yang akan digelontorkan pemerintah untuk desa," katanya.

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa pada 2015, seluruh desa di Indonesia akan mendapatkan dana dari APBN untuk pengembangan pembangunan dan ekonomi desa masing-msing sekitar Rp1,6 miliar.

Jumlah tersebut, belum termasuk dana yang berasal dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

"Ada beberapa kepala desa yang takut dalam mengelolanya, karena tanggungjawabnya yang besar," kata Herpani.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, masyarakat miskin di daerah pedesaan di Kalsel terendah dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

"Ini yang harus disyukuri karena berdasarkan rilis itu, berarti pembangunan di Kalsel sukses," katanya.

Diharapkan dengan dana desa yang akan digelontorkan pada 2015 atau 2016 tersebut, tingkat kemiskinan yang ada di desa akan terus berkurang.

Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana, baik itu jalan, jembatan, penerangan, air bersih, pendidikan, kesehatan dan lainnya, bisa dipercepat.