Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, membentuk dua satuan kerja perangkat daerah baru setingkat badan sehingga menambah struktur organisasi pemerintahan setempat.
"Ada dua badan yang dibentuk yakni Badan Lingkungan Hidup dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan," kata Wali Kota Banjarbaru Ruzaidin Noor, Jumat.
Pengukuhan dua SKPD baru itu ditandai dengan pelantikan pejabat struktural mulai dari kepala dinas hingga pejabat eselon III dan IV dibawahnya untuk menjalankan roda organisasi.
Menurut wali kota, pembentukan dua SKPD baru tersebut penting untuk mengurusi masalah lingkungan hidup dan ketahanan pangan sehingga dua permasalahan itu bisa ditangani badan yang memiliki kewenangan.
"Selama ini, masalah lingkungan cukup kesulitan menangani karena hanya berstatus kantor lingkungan hidup, bukan dinas. Sementara, ketahanan pangan juga kurang fokus karena belum ada dinasnya," ujar dia.
Dikatakannya, pihaknya sudah melantik dua pejabat eselon II yang dipercaya memimpin dua SKPD baru itu yakni Fahruddin sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup dan M Ikhsan Kepala Badan Ketahanan Pangan.
Pelantikan dua pejabat tersebut dilakukan bersama pelantikan 158 pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkup Pemkot Banjarbaru yang dilaksanakan, Jumat (17/1).
"Kami minta pejabat baru mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya disamping bisa memimpin bawahan sehingga roda organisasi berjalan sesuai harapan," pesan wali kota usai pelantikan.
Selain dua SKPD baru, pemkot juga meningkatkan status Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang dipercayakan kepada Masjudin Noor sebagai kepalanya.
"Kami mengapresiasi kinerja kepala kantor Satpol PP yang cukup baik melalui berbagai terobosan dan setelah naik status menjadi dinas diharapkan kinerjanya semakin baik lagi, jangan sampai menurun," ujarnya.
Menurut dia, pejabat yang baru dilantik memiliki peran strategis dalam sebuah organisasi karena merupakan perencana mulai awal hingga akhir dari program instansinya.
Di sisi lain, pejabat bersangkutan juga dituntut mampu menjadi seorang pemimpin bagi bawahannya sehingga roda organisasi berjalan lancar dan pelayanan pemerintah tepat sasaran.
"Tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah dan pimpinan dilingkup organisasi cukup berat, sehingga setiap pejabat harus mampu menjalankan amanah yang dipercayakan," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
