Aktivitas Pelabuhan Sampit Turun

Oleh Syamsuddin Hasan

Banjarmasin,  (Antaranews Kalsel) - Aktivitas Pelabuhan Sampit Kabupaten Kotawringin Timur, Kalimantan Tengah, kini tinggal sekitar 50 persen, terutama kegiatan yang berkaitan dengan bongkar muat barang.

Pasalnya transportasi atau angkutan barang dari Sampit - Palangkaraya, ibu kota Kalteng (berjarak sekitar 220 kilometer), sejak beberapa hari belakangan terganggu, ujar Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kotawarigin Timur (Kotim) Zulkifli Nasution, Sabtu.

"Terganggunya angkutan darat dari Sampit - Pangkaraya atau sebaliknya, sejak tak dibolehkan lagi berbagai jenis kendaraan bermotor lewat Jembatan Bajarum, 22 November lalu," lajutnya menjawab Antara Kalimantan Selatan lewat telepon selular.

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kotim itu mengungkapkan, seiring terganggunya angkutan barang Sampit - Palangkaraya, belakangan banyak kapal barang menunda masuk Sungai Mentaya atau Pelabuhan Sampit.

"Karena kalau kapal barang datang, kemana barang-barang tersebut diangkut, sementara gudang-gudang di Pelabuhan Sampit sudah penuh dan menumpuk, disebabkan kekurang lancaran angkutan barang lewat jalan darat," ungkap pemimpin Tabloid Borneo itu.

Untuk sementara ini mobil angkutan barang antara Sampit - Palangkaraya terpaksa melalui kawasan perkebunan kelapa sawit atau melintasi jalan eks pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dengan jarak bertambah sekitar 200 kilometer dari sebelumnya.

"Namun lewat jalan alternatif itupun tak bisa lancar, terlebih saat musim hujan pada beberapa ruas jalan tersebut kondisinya cukup parah, yang menurut para sopir, tidak sedikit mobil barang yang terbalik," ungkap Zulnas (panggilan akrab Zulkifli Nasution).

Selain itu, tonase muatan tak seperti biasa dan harus sesuai ketahanan serta kondisi jalan yang tak beraspal tersebut, yaitu dari semula sekitar tujuh ton menjadi maksimal lima ton.

Menyikapi aspirasi anggotanya, terutama untuk mobil angkutan barang, Ketua Organda Kotim itu berharap, pemerintah daerah setempat, baik tingkat kabupaten maupun provinsi agar mencarikan solusi terbaik.

Sebagai contoh mengupayakan kapal penyeberangan untuk angkutan barang lewat Bajarum tersebut, tidak lagi lewat kawasan perkebunan dan melalaui jalan eks HPH yang rawan risiko tinggi, demikian Zulnas.