Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan sikap atas perbuatan pemerintah Australia yang melakukan penyadapan terhadap percakapan pejabat-pejabat negara Republik Indonesia.
Pernyataan sikap itu dibacakan Ketua DPRD Kalsel Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah dalam saat rapat paripurna internal lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, di Banjarmasin, Selasa.
Isi pernyataan sikap itu, antara lain mengutuk keras tindakan penyadapan oleh pemerintah Australia, mendukung pemanggilan pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia.
Selain itu, mendukung penuh langkah-langkah/sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali semua kerja sama dengan Australia.
Pernyataan wakil-wakil rakyat Kalsel itu meminta pemerintah Indonesia agar mengambil langkah yang lebih tegas, apabila Perdana Menteri Australia Tony Abbott tidak juga meminta maaf.
"Memang pengambilan langkah tegas bisa menimbulkan berbagai masalah, tapi kehormatan bangsa jauh lebih berharga dari pada permasalahan yang mungkin timbul," tandas pernyataan DPRD Kalsel tersebut.
Latar belakangan pemikiran pernyataan sikap DPRD Kalsel tersebut, antara lain karena ulah pemerintah Australia sangat mencederai perasaan bangsa Indonesia sebagai negara tetangga dan negara sahabat.
Pasalnya tindakan penyadapan oleh pemerintah Australia, justru menunjukkan bukan sebagai negara sahabat, dan seolah-oleh Indonesia musuh.
Pernyataan sikap DPRD Kalsel yang ditandatangani Ketua, serta wakil-wakil ketuanya Muhammad Iqbal Yudiannoor, H Riswandi dan Fathurrahman itu, disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia H Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemudian tembusan-tembusannya kepada Pemerintah Australia Cq Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Menkopolhukam RI dan Menteri Luar Negeri RI, di Jakarta.
Usai pembacaan pernyataan sikap tersebut, Ketua DPRD Kalsel mengucapkan Indonesia, kemudian disambut anggotanya dengan perkataan Jaya, secara berulang-ulang sebanyak tiga kali.
 Saat pembacaan pernyataan sikap, semua anggota DPRD Kalsel yang hadir pada rapat paripurna internal itu, termasuk wartawan yang meliput kegiatan lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, dalam keadaan berdiri.  Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
