Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan menyarankan agar pembangunan Kalimantan Selatan (Kalsel) ke depan, mencontoh yang dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Saran anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kasel Ibnu Sinayang disampaikan di Banjarmasin, Rabu, seusai pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY.
Dari hasil pertemuan bersama Bappeda DIY di "kota gudeg" Yogyakarta, 8 Oktober lalu, anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut mengaku terkesan dengan manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan provinsi itu.
Ketika itu, Ketua Bappeda DIY Tabib Agus Riyanto yang menerima rombongan Komisi III DPRD Kalsel, menjelaskan manajemen perencanaan dan pengendalian pembangunan provinsi tersebut melalui Sistem Aplikasi Perencanaan (SAP).
Sementara parameter penilaian kinerja pemerintahan DIY secara "online" dan diekspose tiap bulan, pengendalian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terbaik dan terburuk per triwulan oleh gubernur, sekaligus pembagian "raport" SKPD tersebut.
Sedangkan untuk menunjang kualitas dan kinerja SKPD didampingi profesional dari luar pemerintah daerah, yaitu bisa akademisi, ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Selain itu, laporan SKPD jajaran Pemprov DIY secara online melalui situs atau website, paling lambat tanggal 10 setiap bulan, dan memungkinkan diakses masyarakat luas.
"Cara Pemprov DIY itu menunjukan keterbukaan informasi publik, dimana data-data pemerintah bisa diakses masyarakat secara luas. Berbeda dengan Kalsel, yang masih sulit mendapatkan data," lanjut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.
"Hal-hal yang positif itulah, alasan Komisi III DPRD Kalsel memilih DIY sebagai sasaran studi banding, guna mempelajair manajemen perencanan dan pengendalian pembangunan," demikian Ibnu Sina.
Kunjungan kerja (Kunker) keluar daerah Komisi III yang diketuai H Puar Junaidi itu, bersamaan dengan komisi-komisi lain di DPRD Kalsel, yang dijadwalkan 7 - 9 Oktober 2013.
Namun sasaran kunker atau studi banding sesuai pembidangan masing-masing komisi, seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel yang diketaui H Achmad Bisung ke Provinsi Banten.
 Kemudian Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin ke Perusahaan Derah Pasar DKI Jakarta, dan Komisi IV bidang kesra yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff dengan sasaran Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta.  Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
