Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Partisipasi masyarakat Kalimantan Selatan terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang tinggal beberapa bulan lagi, diharapkan meningkat dari sebelumnya.
Harapan tersebut datang dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel Hermansyah dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel Fathurrahman, saat jumpa pers bulanan di Banjarmasin, Selasa.
Dalam jumpa pers yang berlangsung di Gedung PWI Kalsel itu, Kepala Kesbangpol provinsi tersebut mengilustrasi dengan mengambil contoh Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Menurut dia, Pilkada di "Bumi Salidah" Batola yang merupakan daerah pasang surut dan penerima program transmigrasi itu, seakan tak ada pesta demokrasi.
Pasalnya, selain pesta demokrasi yang terkesan kurang semarak, juga tingkat partisipasi masyarakat lebih rendah dari Pemilukada pada kabupaten lain di Kalsel pada 2012 dan 2013.
Di Kalsel yang melaksanakan Pemilukada 2012, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tapin dan Batola, pada 2013 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Tanah Laut (Tala), kemudian Kabupaten Tabalong November mendatang.
"Partisipasi pemilih pada Pilkada Batola 2012 tersebut, hanya sekitar 63 persen, selebihnya tak menggunakan hak memilih," ungkap mantan Karo Humas Setda Kalsel itu.
"Memang tingkat partisipasi masyarakat Batola terhadap Pemilukada tergolong tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia yang hanya mencapai 50 persen," ungkapnya.
Namun ke depan partisipasi masyarakat Kalsel, baik terhadap Pemilukada maupun Pemilu legislatif 2014 lebih meningkat lagi, demikian Hermansyah.
Sementara itu, Ketua PWI Kalsel mengajak insan pers atau media massa di daerahnya agar terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga tidak masak bodoh terhadap pesta demokrasi.
"Kita berharap masyarakat juga merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, yang dengan menggunakan hak memilih sebaik-baiknya, bukan tidak melakukan pilihan," ajaknya.
"Kalau tidak ikut memilih, kemana meminta pertanggungjawaban politik, karena tak ada yang dipilih," demikian Fathurrahman.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
