Pengamat : Percepatan Munas Golkar kurang elegan

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menyebutkan, percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di saat menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilu 2019 kurang elegan.

"Karena saatini Golkar berada di gerbong pemerintahan. Bagi saya hanya segelintir anggota saja yang menghendaki Ketum Golkar Airlangga Hartarto diganti," kata Jerry, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, percepatan Munas tidaklah etis karena bukan semua petinggi Partai Golkar atau lebih dari 50 persen yang menghendaki hal itu.

"Hanya dari AMPG organisasi sayapnya Golkar. Kalau saya lihat saat ini Golkar cukup baik," katanya.

Ia menduga ada oknum-oknum di balik itu yang sengaja menggoyang Airlangga, yang merupakan bagian "political underground" atau politik bawah tanah yang dapat mengganggu koalisi yang terjalin dengan Jokowi.

"Saya duga ada petinggi PG yang sengaja memanfaatkan momentum ini untuk menggoyang bahkan menggusur Airlangga," kata Jerry.

Jerry menyebutkan, dengan adanya keinginan untuk mempercepat Munas Golkar akan menimbulkan perpecahan dan membuat partai berlambang pohon beringin ini tak kondusif dan terpuruk.

"Jadi tak perlu mempercepat Munas. Ikutilah prosedur partai yang ada atau SOP-nya jangan diobok-obok. Selama ini masih aman-aman kok. Barangkali ada yang mau menggangu hubungan koalisi," jelas Jerry.

Ia menambahkan, bila mau melakukan Munas, maka harus mengikuti aturan yang berlaku di internal PG yakni AD/ART yang ada.

Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.

"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.

Yorrys mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.

"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," ujarnya.