Saran anggota Fraksi PKS itu setelah menyertai studi banding Komisi II DPRD Kalsel ke Provinsi Sulawesi Utara beberapa hari lalu.
Studi banding Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin ke "Bumi Nyiur Melambai" itu salah satu fokus mengenai perikanan dan kelautan yang juga sesuai bidang pertanian secara umum.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu mengaku, terkesima dengan kemajuan provinsi yang berada paling utara Pulau Sulawesi tersebut terutama bidang perikanan dan kelautan.
Sebagai contoh, di Bumi Nyiur Melambai yang berbatasan dengan Negeri Sabah Malaysia dan Negara Filipina itu terdapat puluhan industri pengolahan ikan yang merupakan hasil Laut Sulawesi dan sekitarnya.
Oleh karenanya hasil perikanan kelautan provinsi yang terdiri atas sembilan kabupaten/kota itu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Selain itu, dengan program perikanan kelauatan, Pemprov Sulut pada tahun anggaran 2010 mendapatkan bantuan belasan kapal penangkap ikan untuk masyarakat nelayan setempat.
Penyediaan kapal penangkap ikan itu, merupakan program pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), ungkap Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kalsel tersebut mengutip keterangan Pemprov Sulut.
Hal lain yang menarik Pemprov Sulut melalui APBD mengalokasi dana untuk bidang perikanan dan kelautan mencapai belasan miliar rupiah.
Pengalokasian dana yang cukup besar itu salah satu pertanda kepedulian tinggi Pemprov Sulut dalam bidang perikanan dan kelautan, demikian Habib Said Hasan.(Shn/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
