Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Aparat terkait diminta tegas dalam menangani masalah bahan bakar minyak (BBM), seperti terjadi di Kalimantan Selatan, ujar Wakil Ketua DPRD provinsi setempat H Riswandi, di Banjarmasin, Senin.
"Selama tidak ada ketegasan, permasalahan BBM tak terselesaikan tuntas," tandasnya saat berada di ruang kerja, menjawab wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
Anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, prihatin melihat antrean panjang kendaraan bermotor pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di provinsi tersebut.
Pasalnya antrean kendaraan bermotor dalam sebulan terakhir untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar dan premium pada sejumlah SPBU di Kalsel, bukan berkurang, bahkan kelihatannya tambah panjang.
Persoalan BBM tersebut, politisi PKS yang mantan pegawai Departemen Keuangan Repubik Indonesia itu, memperkirakan, ada mafia yang belum terjaman hukum dan tampaknya bukan rahasia umum lagi.
Sebagai contoh kendaraan bermotor yang di depan mata memengisi BBM melampaui kapasitas daya tampung tangki, seakan berlalu begitu saja, ujar wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana ilmu pemerintahan itu.
Oleh sebab itu, pimpinan DPRD Kalsel tersebut mengapresiasi, tindakan atau langkah-langkah Kapolda setempat dalam upaya pengawasan dan penertiban penyaluran BBM bersubsidi di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu.
"Kita dukung dan apresiasi Kapolda Kalsel yang mengerahkan semua aparatnya dalam pengawasan dan penertiban penyaluran BBM bersubsidi, terutama pada SPBU," demikian Riswandi.
Sementara itu, Ibnu Sina, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel mempertanyakan keberadaan serta kerja Satuan Tugas (Satgas) BBM bentukan Pemprov setempat.
"Satgas BBM Kalsel tampaknya `mati suri` sehingga tidak ada gerak atau gebrakan belakangan ini," lanjut anggota Komisi III DPRD tingkat provinsi tersebut yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM).
Mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu, juga meminta, Satgas BBM agar lebih proaktif lagi dalam menangani masalah BBM yang seakan tak kunjung pupus.
Begitu pula Pertamina selaku oprator dalam penyaluran BBM, jangan terkesan lepas tangan (tanggung jawab), seperti adanya penyedotan pada SPBU, buat peruntukan lain atau bukan sebagaimana mestinya, demikian Ibnu Sina.
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
