Permintaan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu di Banjarmasin, Sabtu, menanggapi keterangan Deputi Manajer Komunikasi dan Hukum PT PLN Kalselteng, Sucahyono yang menyatakan perusahaannya sama sekali tidak menikmati pungutan administrasi bank tersebut.
Menurut dia, kalau benar PLN tidak menikmati pungutan administrasi bank (adminbank) atau hanya dinikmati bank maka persoalan itu perlu diusut sesuai ketentuan hukum yang belaku.
Pasalnya yang dipertanyakan itu bukan pembayaran rekening listrik lewat bank atau menggunakan jasa perbankan tapi pembayaran pelanggan langsung ke loket PLN, katanya didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Achmad Bisung dari Demokrat.
"Pungutan admin bank bagi yang membayar rekening listrik menggunakan jasa perbankan mungkin tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah pembayaran rekening listrik langsung di loket PLN dan itu bisa dikategorikan pungutan liar," tandasnya.
Oleh sebab itu Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) akan terus menelisik persoalan pungutan adminbank sebesar Rp1.600/bulan seperti tertera pada rekening listrik yang menjadi keluhan masyarakat.
Begitu pula aparat penegak hukum hendaknya proaktif menyikapi persoalan pungutan adminbank pada rekening listrik yang bisa berpotensi korupsi, demikian Puar Junaidi.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kalsel, Fathurrahman dari PPP mempertanyakan, pungutan administrasi bank pada rekening listrik PT PLN Kalselteng, yang menjadi keluhan dan tanda tanya masyarakat banyak.
Pasalnya, kata wakil rakyat dari PPP itu, pungutan administrasi bank itu juga berlaku pada rekening listrik yang pembayarannya langsung di loket PLN, bukan cuma bagi mereka yang menggunakan jasa perbankan.
"Karena setiap pungutan, walau sekecil apapun harus ada dasar hukum. Kejelasan perlu agar tidak mengundang permasalahan baru," katanya didampingi rekannya satu fraksi di DPRD Kalsel, Nasrullah.(Shn/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
