Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Fuad Al Musawa meminta, pemerintah pusat agar memberi penghargaan kepada daerah yang peduli terhadap lahan pertanian pangan.
Penghargaan tersebut bisa berupa tambahan dana perimbangan, sarannya dalam keterangan pers kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Jumat.
"Dana perimbangan dimaksud, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari yang semestinya didapat oleh daerah bersangkutan," lanjut anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Kalsel itu.
Pasalnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, belakangan terkesan pengalokasian lahan untuk industri atau kegiatan komersial lain, jauh lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan itu, untuk pertanian pangan.
"Oleh sebab itu, bila ada daerah yang tetap mempertahankan lahan untuk pertanian pangan, maka daerah tersebut telah berkorban untuk masa depan," ujar alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat tersebut.
"Pengorbanan tersebut sewajarnya diberikan atau mendapatkan penghargaan yang setimpal," tandasnya menanggapi peringatan Kementerian Pertanian (Kementan) yang memperkirakan, Indonesia bisa mengalami kekurangan lahan pertanaman padi pada Tahun 2015.
Kekurangan lahan untuk menanam padi tersebut tidak sedikit, yaitu mencapai 730.000 hektare (ha), ungkapnya mengutip perkiraan dari Kementan Republik Indonesia.
Menurut wakil rakyat yang menyandang gelar insenyur dan magister bidang pertanian tersebut, kekurangan lahan penanaman padi itu akan makin serius, jika tidak segera ditangani.
"Tanpa penanganan, Kementan memperkirakan, kekurangan lahan itu akan menjadi 2,21 juta ha pada 2020, lalu 3,75 juta ha tahun 2025, dan menjadi 5,38 juta ha tahun 2030," ungkapnya.
Susutnya lahan tersebut bisa berdampak pada turunnya produksi pangan nasional. Sementara peningkatan produksi pangan, terutama beras merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia. Karena kebutuhan terhadap pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
"Karena itu pula, agar daerah lebih bersemangat mempertahankan lahan pangan, maka nilai tambah dana perimbangan harus lebih besar dibandingkan nilai ekonomis lahan tersebut yang dikonversi ke peruntukan lain," sarannya.
Dengan insentif tersebut, dia berharap, daerah-daerah yang masih memiliki lahan pertanian akan berlomba-lomba mempertahankan, bahkan meningkatkan luasan lahan pertanaman pangan.
"Tentu bagi daerah yang berhasil meningkatkan luasan lahan pertanaman pangan, seperti dengan cara mengoptimalkan lahan tidur/terlantar, harus diberi insentif yang lebih besar lagi," demikian Habib Nabiel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Penghargaan tersebut bisa berupa tambahan dana perimbangan, sarannya dalam keterangan pers kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Jumat.
"Dana perimbangan dimaksud, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari yang semestinya didapat oleh daerah bersangkutan," lanjut anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Kalsel itu.
Pasalnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, belakangan terkesan pengalokasian lahan untuk industri atau kegiatan komersial lain, jauh lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan itu, untuk pertanian pangan.
"Oleh sebab itu, bila ada daerah yang tetap mempertahankan lahan untuk pertanian pangan, maka daerah tersebut telah berkorban untuk masa depan," ujar alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat tersebut.
"Pengorbanan tersebut sewajarnya diberikan atau mendapatkan penghargaan yang setimpal," tandasnya menanggapi peringatan Kementerian Pertanian (Kementan) yang memperkirakan, Indonesia bisa mengalami kekurangan lahan pertanaman padi pada Tahun 2015.
Kekurangan lahan untuk menanam padi tersebut tidak sedikit, yaitu mencapai 730.000 hektare (ha), ungkapnya mengutip perkiraan dari Kementan Republik Indonesia.
Menurut wakil rakyat yang menyandang gelar insenyur dan magister bidang pertanian tersebut, kekurangan lahan penanaman padi itu akan makin serius, jika tidak segera ditangani.
"Tanpa penanganan, Kementan memperkirakan, kekurangan lahan itu akan menjadi 2,21 juta ha pada 2020, lalu 3,75 juta ha tahun 2025, dan menjadi 5,38 juta ha tahun 2030," ungkapnya.
Susutnya lahan tersebut bisa berdampak pada turunnya produksi pangan nasional. Sementara peningkatan produksi pangan, terutama beras merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia. Karena kebutuhan terhadap pangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
"Karena itu pula, agar daerah lebih bersemangat mempertahankan lahan pangan, maka nilai tambah dana perimbangan harus lebih besar dibandingkan nilai ekonomis lahan tersebut yang dikonversi ke peruntukan lain," sarannya.
Dengan insentif tersebut, dia berharap, daerah-daerah yang masih memiliki lahan pertanian akan berlomba-lomba mempertahankan, bahkan meningkatkan luasan lahan pertanaman pangan.
"Tentu bagi daerah yang berhasil meningkatkan luasan lahan pertanaman pangan, seperti dengan cara mengoptimalkan lahan tidur/terlantar, harus diberi insentif yang lebih besar lagi," demikian Habib Nabiel.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012