Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Imam Suprastowo mengutarakan harapannya agar PT Bank Kalsel mengangkat perekonomian daerah setempat, terutama ekonomi kerakyatan.
"Ekonomi kerakyatan tersebut antara lain terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan," tuturnya usai pertemuan dengan Direksi Bank Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Ia berpendapat, untuk mengangkat atau meningkatkan ekonomi kerakyatan tersebut, Bank Kalsel selaku banknya "urang Banua" (orang/masyarakat daerah) harus proaktif dalam menawarkan jasa keuangan, seperti kredit usaha rakyat (KUR).
"Jangan sampai bank lain yang gencar menawarkan jasa/bantuan pinjaman keuangan kepada mereka yang bergerak di bidang ekonomi kerakyatan seperti melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM)," ujar Imam yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu mengaku risih kalau sampai ada aparatur sipil negara (ASN) yang menganjurkan agar masyarakat setempat meminjam permodalan ke bank lain.
"Hal itu saya temui ketika reses beberapa waktu lalu, ada Camat yang menganjurkan warga masyarakatnya yang membutuhkan permodalan meminjam bukan kepada Bank Kalsel yang notabene milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," ungkapnya.
"Memang kita tidak menginginkan seperti Bank BRI yang kantor pelayanannya sampai ke kecamatan, karena bisa 'meledak' (menambah besar pembiayaan)," lanjut politisi PDIP yang cukup "vokal" atau mengritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat banyak.
"Tetapi kalau bisa sama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri yang belakangan tampaknya dekat rakyat di daerah-daerah pedesaan, dan selalu menawarkan pinjaman modal serta bimbingan/pembinaan," demikian Imam Suprastowo.
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi II DPRD Kalsel Drs Hasan Mahlan menginginkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah provinsi (Pemprov) setempat kembali kepada tujuan semula yang ketika itu masih bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD).
"Kalau tidak salah, tujuan mendirikan BPD tersebut antara lain untuk membangun daerah di antaranya melalui pembangunan ekonomi rakyat atau kerakyatan," ujar politikus senior Partai Golkar itu menjawab Antara Kalsel.
"Kami sangat mendukung adanya ekspansi guna kemajuan Bank Kalsel, tetapi kemajuan ekonomi kerakyatan bagi daerah sendiri juga hendaknya menjadi perhatian," demikian Hasan Mahlan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Ekonomi kerakyatan tersebut antara lain terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan," tuturnya usai pertemuan dengan Direksi Bank Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Ia berpendapat, untuk mengangkat atau meningkatkan ekonomi kerakyatan tersebut, Bank Kalsel selaku banknya "urang Banua" (orang/masyarakat daerah) harus proaktif dalam menawarkan jasa keuangan, seperti kredit usaha rakyat (KUR).
"Jangan sampai bank lain yang gencar menawarkan jasa/bantuan pinjaman keuangan kepada mereka yang bergerak di bidang ekonomi kerakyatan seperti melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM)," ujar Imam yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu mengaku risih kalau sampai ada aparatur sipil negara (ASN) yang menganjurkan agar masyarakat setempat meminjam permodalan ke bank lain.
"Hal itu saya temui ketika reses beberapa waktu lalu, ada Camat yang menganjurkan warga masyarakatnya yang membutuhkan permodalan meminjam bukan kepada Bank Kalsel yang notabene milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," ungkapnya.
"Memang kita tidak menginginkan seperti Bank BRI yang kantor pelayanannya sampai ke kecamatan, karena bisa 'meledak' (menambah besar pembiayaan)," lanjut politisi PDIP yang cukup "vokal" atau mengritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat banyak.
"Tetapi kalau bisa sama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri yang belakangan tampaknya dekat rakyat di daerah-daerah pedesaan, dan selalu menawarkan pinjaman modal serta bimbingan/pembinaan," demikian Imam Suprastowo.
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi II DPRD Kalsel Drs Hasan Mahlan menginginkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah provinsi (Pemprov) setempat kembali kepada tujuan semula yang ketika itu masih bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD).
"Kalau tidak salah, tujuan mendirikan BPD tersebut antara lain untuk membangun daerah di antaranya melalui pembangunan ekonomi rakyat atau kerakyatan," ujar politikus senior Partai Golkar itu menjawab Antara Kalsel.
"Kami sangat mendukung adanya ekspansi guna kemajuan Bank Kalsel, tetapi kemajuan ekonomi kerakyatan bagi daerah sendiri juga hendaknya menjadi perhatian," demikian Hasan Mahlan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019