Ketua Komisi II (bidang ekonomi keuangan) DPRD Kalimatan Selatan, Muhammad Ihsanudin mengungkapkan, kawasan hutan di provinsi Kalimatan Selatan kini kondisinya memprihatinkan.
"Pertambahan lahan kritis di kawasan hutan Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa tahun terakhir, cukup signifikan," kata wakil rakyat dari PKS di Banjarmasin, Jumat.
Dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian dan kehutanan dengan Dinas Kehutanan provinsi setempat terungkap, lahan kritis di kawasan hutan di provinsi terkecil dan tertua di Pulau Kalimantan itu sekarang mencapai 700.000 hektare.
Sedangkan sebelumnya atau sekitar lima tahun lalu lahan kritis di kawasan hutan Kalsel sekitar 500.000 hektare, sehingga bila dibandingkan dengan keadaan terdahulu mengalami peningkatan 200.000 hektar.
"Untuk penanganan lahan kritis tersebut pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel harus melalukan program rehabilitasi lahan secara besar-besaran," katanya didampingi Sekretaris Komisi II , Burhanuddin dari Partai Bintang Reformasi (PBR).
Menurut Ketua dan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel itu, untuk rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan tersebut secara besar-besar, Pemprov harus lebih gigih berjuang mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
"Sebab kalau cuma mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri, tak mampu, untuk melakukan rehabilitasi besar-besaran terhadap lahan kritis tersebut," ujar kedua wakil rakyat dari PKS dan PBR itu.
Sebagai contoh, melalui APBD Kalsel hanya mampu/mengalokasikan dana untuk rahabilitasi lahan kritis seluas 9.000 hektare per tahun, sehingga kapan perbaikan kawasan hutan tersebut bisa tuntas, kata M. Ihsanudin.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel, H. Husaini Aliman menyatakan, bertambahnya lahan kritis di kawasan hutan tersebut karena aktivitas pertambangan, khususnya penambangan batu bara.
"Dengan masih maraknya pertambangan batu bara di 'Bumi Perjuangan Pangeran Antasari' Kalsel, makin menambah rusak dan kritis kawasan hutan kita," lanjut anggota Komisi II DPRD tingkat provinsi tersebut.
"Apalagi saya dengar, kegiatan usaha pertambangan di Kalsel akan memasuki kawasan perkebunan, maka dikhawatirkan bisa makin memperparah kerusakan lingkungan dan menambah luasan lahan kritis di kawasan hutan," kata wakil rakyat dari PAN itu.
Persoalan tersebut hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota agar tidak menimbulkan permasalahan baru, seperti bencana alam.(Shn/A)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011
"Pertambahan lahan kritis di kawasan hutan Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa tahun terakhir, cukup signifikan," kata wakil rakyat dari PKS di Banjarmasin, Jumat.
Dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian dan kehutanan dengan Dinas Kehutanan provinsi setempat terungkap, lahan kritis di kawasan hutan di provinsi terkecil dan tertua di Pulau Kalimantan itu sekarang mencapai 700.000 hektare.
Sedangkan sebelumnya atau sekitar lima tahun lalu lahan kritis di kawasan hutan Kalsel sekitar 500.000 hektare, sehingga bila dibandingkan dengan keadaan terdahulu mengalami peningkatan 200.000 hektar.
"Untuk penanganan lahan kritis tersebut pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel harus melalukan program rehabilitasi lahan secara besar-besaran," katanya didampingi Sekretaris Komisi II , Burhanuddin dari Partai Bintang Reformasi (PBR).
Menurut Ketua dan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel itu, untuk rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan tersebut secara besar-besar, Pemprov harus lebih gigih berjuang mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
"Sebab kalau cuma mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri, tak mampu, untuk melakukan rehabilitasi besar-besaran terhadap lahan kritis tersebut," ujar kedua wakil rakyat dari PKS dan PBR itu.
Sebagai contoh, melalui APBD Kalsel hanya mampu/mengalokasikan dana untuk rahabilitasi lahan kritis seluas 9.000 hektare per tahun, sehingga kapan perbaikan kawasan hutan tersebut bisa tuntas, kata M. Ihsanudin.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel, H. Husaini Aliman menyatakan, bertambahnya lahan kritis di kawasan hutan tersebut karena aktivitas pertambangan, khususnya penambangan batu bara.
"Dengan masih maraknya pertambangan batu bara di 'Bumi Perjuangan Pangeran Antasari' Kalsel, makin menambah rusak dan kritis kawasan hutan kita," lanjut anggota Komisi II DPRD tingkat provinsi tersebut.
"Apalagi saya dengar, kegiatan usaha pertambangan di Kalsel akan memasuki kawasan perkebunan, maka dikhawatirkan bisa makin memperparah kerusakan lingkungan dan menambah luasan lahan kritis di kawasan hutan," kata wakil rakyat dari PAN itu.
Persoalan tersebut hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius dari pemerintah, baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota agar tidak menimbulkan permasalahan baru, seperti bencana alam.(Shn/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011