Anggota DPRD Kota Banjarmasin Aliansyah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melayangkan protes keras, bahkan sempat menggebrak meja karena pokok pikirannya atau aspirasi dari hasil reses tidak diakomodir.
Dia meluapkan kemarahannya tersebut pada saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018 di ruang rapat Paripurna, Jumat.
"Marah sekali saya, satupun pokok pikiran saya dari hasil reses tidak ada yang diakomodir," ujarnya.
Karena tidak ada satupun program pembangunan yang diusulkannya bisa direalisasikan oleh pemerintah kota, dia pun tidak mau melanjutkan rapat itu.
"Percuma saja saya ikut rapat, karena tidak satupun aspirasi masyarakat Banjarmasin Selatan yang saya usulkan mendapatkan perhatian," katanya.
Padahal, ungkap Aliansyah, hanya tiga pokok pikiran yang diajukannya, yakni, pembuatan jembatan Titian di Gang Serasi Ujung, Kelayan Timur, pembangunan jalan lingkungan di Basirih dan Kuin Kecil.
"Harusnya kan biar hanya satu adalah yang diakomudir, masa tidak sama sekali, saya kan wakil rakyat yang ada di sana, tentunya memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," paparnya.
Sementara itu, dari pihak pemerintah kota, yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Arifin Noor menyatakan, pokok pikiran dewan memang harus diakomodir.
Ini, jelasnya, tercantum dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, yakni, dalam ayat C disebutkan dalam penyusunan RAPBD untuk pembangunan itu mengambil pokok-pokok pikiran anggota dewan.
"Tentunya aspirasi tersebut, harus dimasukkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang)," tuturnya.
Biasanya, tambah dia, bila aspirasi masyarakat melalui usulan anggota DPRD tersebut belum bisa diakomodir, karena adanya masalah teknis dilapangan atau ada program yang lebih prioritas.
"Semoga pada 2019 ini seluruh aspirasi yang disampaikan bisa diakomodir dan direalisasikan dalam pembangunan," katanya.
Terkait panasnya rapat pada gelar saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018 hingga ada anggota dewan sampai gebrak meja, Arifin menyatakan hal yang biasa dalam rapat.
"Tidak apa-apa itu, kita maklumi saja, biasa rapat sering memanas, untuk menghasilkan kesepahaman," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda mengakui adanya sedikit kericuhan saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018, karena ada salah satu anggotanya yang melakukan protes keras.
"Biasa, lagi masa politik, jadi agak panas," tuturnya.
Namun, kata dia, semua akan diselesaikan secara internal, karena semua masalah akan ada solusinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Dia meluapkan kemarahannya tersebut pada saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018 di ruang rapat Paripurna, Jumat.
"Marah sekali saya, satupun pokok pikiran saya dari hasil reses tidak ada yang diakomodir," ujarnya.
Karena tidak ada satupun program pembangunan yang diusulkannya bisa direalisasikan oleh pemerintah kota, dia pun tidak mau melanjutkan rapat itu.
"Percuma saja saya ikut rapat, karena tidak satupun aspirasi masyarakat Banjarmasin Selatan yang saya usulkan mendapatkan perhatian," katanya.
Padahal, ungkap Aliansyah, hanya tiga pokok pikiran yang diajukannya, yakni, pembuatan jembatan Titian di Gang Serasi Ujung, Kelayan Timur, pembangunan jalan lingkungan di Basirih dan Kuin Kecil.
"Harusnya kan biar hanya satu adalah yang diakomudir, masa tidak sama sekali, saya kan wakil rakyat yang ada di sana, tentunya memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," paparnya.
Sementara itu, dari pihak pemerintah kota, yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Arifin Noor menyatakan, pokok pikiran dewan memang harus diakomodir.
Ini, jelasnya, tercantum dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, yakni, dalam ayat C disebutkan dalam penyusunan RAPBD untuk pembangunan itu mengambil pokok-pokok pikiran anggota dewan.
"Tentunya aspirasi tersebut, harus dimasukkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang)," tuturnya.
Biasanya, tambah dia, bila aspirasi masyarakat melalui usulan anggota DPRD tersebut belum bisa diakomodir, karena adanya masalah teknis dilapangan atau ada program yang lebih prioritas.
"Semoga pada 2019 ini seluruh aspirasi yang disampaikan bisa diakomodir dan direalisasikan dalam pembangunan," katanya.
Terkait panasnya rapat pada gelar saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018 hingga ada anggota dewan sampai gebrak meja, Arifin menyatakan hal yang biasa dalam rapat.
"Tidak apa-apa itu, kita maklumi saja, biasa rapat sering memanas, untuk menghasilkan kesepahaman," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda mengakui adanya sedikit kericuhan saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018, karena ada salah satu anggotanya yang melakukan protes keras.
"Biasa, lagi masa politik, jadi agak panas," tuturnya.
Namun, kata dia, semua akan diselesaikan secara internal, karena semua masalah akan ada solusinya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019