Pasangan Abdul Wahid dan Husairi Abdi resmi memimpin Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan, periode 2012-2017 setelah Selasa (09/10) dilantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Arifin.
"Alhamdulillah situasi pilkada di Hulu Sungai Utara berlangsung lancar dan aman, meski sempat terjadi gesekan yang merupakan hal yang biasa dalam kehidupan berdemokratisasi" ujar Rudy seusai mengambil sumpah dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara di Aula Banua Kita Amuntai.
Gubernur meminta kepada pemda dan seluruh masyarakat Hulu Sungai Utara untuk tetap menajaga situasi yang kondusif tersebut, karena hal itu merupakan modal dasar untuk membangun daerah.
Rudy juga mengingatkan bupati dan wakil bupati yang baru dilantik bahwa yang bersangkutan kini bukan lagi milik partai politik atau golongan tertentu, namun sudah menjadi masyarakat HSU.
Karena itu, pinta nya Bupati dan wakilnya harus bersikap adil dan bijaksana dalam menjalankan roda pembangunan tanpa berpihak pada suatu golongan.
Sebagai tugas awal, Rudy berpesan Pemkab Hulu Sungai Utara dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru agar mengedepankan kebijakan pembangunan yang transparan dan mengembangkan budaya mendengar untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Selesaikanlah masalah yang merupakan program prioritas" imbaunya.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, gubernur juga berpesan agar dilakukan secara efesien, efektif, transparan dan akuntabiltas.
Rudy berharap program pembangunan harus selalu berpihak kepada masyarakat, terlebih kepada golongan ekonomi lemah diantaranya dengan memaksimalkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok dan lainnya.
Otonomi daerah, lanjutnya telah menyediakan ruang yang begitu luas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan pembangunan asal tetap sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
"Aktualisasikan kegiatan pembangunan dengan kinerja yang kreatif dan teliti dalam rangka mengoptimalkan penggarapan potensi daerah yang ada" pungkasnya.
Kepada mantan bupati dan wakil Bupati Hulu Sungai Utara HM Aunul Hadi dan H Syahdillah beserta isteri dan keluarga masing-masing atas nama Mendagri dan Pemerintah Provinsi Kalsel Rudy menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian keduanya selama periode 2007 -2012 dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat.
Selain dihadiri sejumlah pejabat Propinsi dan bupati se-Kabupaten kota, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara juga dihadiri sejumlah kerukunan warga Hulu Sungai Utara di Jakarta dan Pulau Jawa.
Ditemui wartawan seusai pelantikan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid menegaskan kebijakan Pemkab kedepan untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah dirintis bupati sebelumnya, khususnya jika program tersebut memiliki prospek untuk terus dilanjutkan.
Potensi Rawa yang dimiliki HSU, kata Wahid lebih besar dibanding kabupaten lain di Kalsel sehingga merupakan potensi yang harus digarap secara bertahap.
"Jika lahan rawa ini dinilai belum produktif akan kita upayakan agar bisa produktif dan itu tidak bisa cepat karena banyak lahan tersebut yang merupakan lahan tidur yang belum diolah" jelasnya.
Namun untuk pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan, Wahid menupayakan agar layanan kelas III di RSUD Pambalah Batung agar bisa gratis.
"Pokoknya akan kedepan akan kita upayakan apa yang baik dan memberi manfaat bagi masyarakat akan kita perjuangan tanpa perlu gembar-gembor" tandasnya./C
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
"Alhamdulillah situasi pilkada di Hulu Sungai Utara berlangsung lancar dan aman, meski sempat terjadi gesekan yang merupakan hal yang biasa dalam kehidupan berdemokratisasi" ujar Rudy seusai mengambil sumpah dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara di Aula Banua Kita Amuntai.
Gubernur meminta kepada pemda dan seluruh masyarakat Hulu Sungai Utara untuk tetap menajaga situasi yang kondusif tersebut, karena hal itu merupakan modal dasar untuk membangun daerah.
Rudy juga mengingatkan bupati dan wakil bupati yang baru dilantik bahwa yang bersangkutan kini bukan lagi milik partai politik atau golongan tertentu, namun sudah menjadi masyarakat HSU.
Karena itu, pinta nya Bupati dan wakilnya harus bersikap adil dan bijaksana dalam menjalankan roda pembangunan tanpa berpihak pada suatu golongan.
Sebagai tugas awal, Rudy berpesan Pemkab Hulu Sungai Utara dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru agar mengedepankan kebijakan pembangunan yang transparan dan mengembangkan budaya mendengar untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Selesaikanlah masalah yang merupakan program prioritas" imbaunya.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, gubernur juga berpesan agar dilakukan secara efesien, efektif, transparan dan akuntabiltas.
Rudy berharap program pembangunan harus selalu berpihak kepada masyarakat, terlebih kepada golongan ekonomi lemah diantaranya dengan memaksimalkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok dan lainnya.
Otonomi daerah, lanjutnya telah menyediakan ruang yang begitu luas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan pembangunan asal tetap sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
"Aktualisasikan kegiatan pembangunan dengan kinerja yang kreatif dan teliti dalam rangka mengoptimalkan penggarapan potensi daerah yang ada" pungkasnya.
Kepada mantan bupati dan wakil Bupati Hulu Sungai Utara HM Aunul Hadi dan H Syahdillah beserta isteri dan keluarga masing-masing atas nama Mendagri dan Pemerintah Provinsi Kalsel Rudy menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian keduanya selama periode 2007 -2012 dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat.
Selain dihadiri sejumlah pejabat Propinsi dan bupati se-Kabupaten kota, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara juga dihadiri sejumlah kerukunan warga Hulu Sungai Utara di Jakarta dan Pulau Jawa.
Ditemui wartawan seusai pelantikan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid menegaskan kebijakan Pemkab kedepan untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah dirintis bupati sebelumnya, khususnya jika program tersebut memiliki prospek untuk terus dilanjutkan.
Potensi Rawa yang dimiliki HSU, kata Wahid lebih besar dibanding kabupaten lain di Kalsel sehingga merupakan potensi yang harus digarap secara bertahap.
"Jika lahan rawa ini dinilai belum produktif akan kita upayakan agar bisa produktif dan itu tidak bisa cepat karena banyak lahan tersebut yang merupakan lahan tidur yang belum diolah" jelasnya.
Namun untuk pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan, Wahid menupayakan agar layanan kelas III di RSUD Pambalah Batung agar bisa gratis.
"Pokoknya akan kedepan akan kita upayakan apa yang baik dan memberi manfaat bagi masyarakat akan kita perjuangan tanpa perlu gembar-gembor" tandasnya./C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012