Pemerintah atau Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta agar mempertimbangkan lebih matang lagi terhadap rencana menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
"Rencana menaikan TDL itu memang kebijakan pusat, Tapi tidak salahnya kalau kami di daerah juga meminta pertimbangan," ujar Rakhmat Nopliardy, anggota Komisi III bidang pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis.
Karena, menurut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) itu, apapun alasannya, kenaikan TDL akan berdampak pada ekonomi kerakyatan atau menjadi beban masyarakat, terlebih bagi yang kurang mampu.
"Memang rencana kenaikan TDL hanya bagi pengguna di atas 900 Watt dan atau golongan menengah ke atas, termasuk sektor industri. Tapi mana mungkin industri mau rugi, karena kenaikan TDL," tuturnya.
Oleh sebab itu, pengusaha industri tersebut pasti akan menaikan harga jual produk, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menambah berat beban masyarakat kurang mampu, lanjutnya.
Karena itu pula, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyatakan, sependapat dengan sikap atau tuntutan Pengurus Pusat Kamar Dagang Indonesia (Kadin) terkait masalah rencana kenaikan TDL.
Wakil rakyat Kalsel dari PAN itu juga menyarankan, pembenahan manajemen internal PLN terlebih dahulu sebelum menaikan TDL, terutama terhadap oknum personal yang dianggap/terindikasi kurang beras.
"Dengan pembenahan manajemen PLN secara internal, diharapkan pelayanan publik bisa lebih maksimal lagi, baik dalam penyediaan daya maupun penyaluran tenaga listrik," demikian Rakhmat.
Sementara itu, manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng terus berupaya meningkatkan pelayanan atas kebutuhan pelanggan.
Begitu pula dalam upaya menambah daya listrik untuk kebutuhan dua provinsi bertetangga itu, terus membangun pembangkit baru, baik berupa PLTU maupun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG).
Sebagai contoh memprogramkan pembangunan PLTU Pulang Pisau Kalimantan Tengah dengan rencana kapasitas terpasang 2 X 60 MW serta PLTU Sampit Kalteng dengan kapasitas terpasang 2 X 25 MW.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
"Rencana menaikan TDL itu memang kebijakan pusat, Tapi tidak salahnya kalau kami di daerah juga meminta pertimbangan," ujar Rakhmat Nopliardy, anggota Komisi III bidang pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis.
Karena, menurut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) itu, apapun alasannya, kenaikan TDL akan berdampak pada ekonomi kerakyatan atau menjadi beban masyarakat, terlebih bagi yang kurang mampu.
"Memang rencana kenaikan TDL hanya bagi pengguna di atas 900 Watt dan atau golongan menengah ke atas, termasuk sektor industri. Tapi mana mungkin industri mau rugi, karena kenaikan TDL," tuturnya.
Oleh sebab itu, pengusaha industri tersebut pasti akan menaikan harga jual produk, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menambah berat beban masyarakat kurang mampu, lanjutnya.
Karena itu pula, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyatakan, sependapat dengan sikap atau tuntutan Pengurus Pusat Kamar Dagang Indonesia (Kadin) terkait masalah rencana kenaikan TDL.
Wakil rakyat Kalsel dari PAN itu juga menyarankan, pembenahan manajemen internal PLN terlebih dahulu sebelum menaikan TDL, terutama terhadap oknum personal yang dianggap/terindikasi kurang beras.
"Dengan pembenahan manajemen PLN secara internal, diharapkan pelayanan publik bisa lebih maksimal lagi, baik dalam penyediaan daya maupun penyaluran tenaga listrik," demikian Rakhmat.
Sementara itu, manajemen PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng terus berupaya meningkatkan pelayanan atas kebutuhan pelanggan.
Begitu pula dalam upaya menambah daya listrik untuk kebutuhan dua provinsi bertetangga itu, terus membangun pembangkit baru, baik berupa PLTU maupun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG).
Sebagai contoh memprogramkan pembangunan PLTU Pulang Pisau Kalimantan Tengah dengan rencana kapasitas terpasang 2 X 60 MW serta PLTU Sampit Kalteng dengan kapasitas terpasang 2 X 25 MW.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012