Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, siap melaksanakan rekruitmen pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang merupakan program pemerintah.
"Kami siap sepanjang surat tertulis dari Kementerian PAN dan RB disamping segala konsekuensi ditanggung secara bersama," ujar Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah, Senin.
Menurut Said yang menghadiri rakor terkait P3K di Batam, Rabu (23/1), setiap daerah masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengadaan pegawai melalui jalur khusus itu.
Ditekankan, sesuai arahan Menteri PAN dan RB Safrudin, rekruitmen akan dilaksanakan awal Februari khusus bagi tenaga honorer yang masih tersisa di setiap daerah.
"Melihat waktunya, mepet sekali dan setiap daerah diminta melaksanakannya. Bagi kami sepanjang ada surat resminya maka siap melaksanakan, konsekuensi ditanggung bersama," tegasnya.
Menurut dia, hasil rakor itu, hampir seluruh daerah menyatakan tidak sanggup karena selain waktunya mepet juga anggaran sudah disahkan sehingga tidak ada alokasi untuk gaji bagi P3K.
"Dipastikan seluruh daerah tidak sanggup memproses pengadaan P3K, utamanya karena anggaran yang tidak teralokasikan sehingga kesulitan untuk membayar gaji," ungkapnya.
Dikatakan, waktu yang paling tepat untuk melaksanakan pengadaan P3K adalah menjelang akhir tahun sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk gaji pada APBD perubahan 2019.
"Paling tepat pengadaan akhir tahun sehingga alokasi anggaran untuk gaji bisa disiapkan dan pembayaran gajinya mulai awal 2020 sehingga program pemerintah daerah bisa berjalan normal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Kami siap sepanjang surat tertulis dari Kementerian PAN dan RB disamping segala konsekuensi ditanggung secara bersama," ujar Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah, Senin.
Menurut Said yang menghadiri rakor terkait P3K di Batam, Rabu (23/1), setiap daerah masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengadaan pegawai melalui jalur khusus itu.
Ditekankan, sesuai arahan Menteri PAN dan RB Safrudin, rekruitmen akan dilaksanakan awal Februari khusus bagi tenaga honorer yang masih tersisa di setiap daerah.
"Melihat waktunya, mepet sekali dan setiap daerah diminta melaksanakannya. Bagi kami sepanjang ada surat resminya maka siap melaksanakan, konsekuensi ditanggung bersama," tegasnya.
Menurut dia, hasil rakor itu, hampir seluruh daerah menyatakan tidak sanggup karena selain waktunya mepet juga anggaran sudah disahkan sehingga tidak ada alokasi untuk gaji bagi P3K.
"Dipastikan seluruh daerah tidak sanggup memproses pengadaan P3K, utamanya karena anggaran yang tidak teralokasikan sehingga kesulitan untuk membayar gaji," ungkapnya.
Dikatakan, waktu yang paling tepat untuk melaksanakan pengadaan P3K adalah menjelang akhir tahun sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk gaji pada APBD perubahan 2019.
"Paling tepat pengadaan akhir tahun sehingga alokasi anggaran untuk gaji bisa disiapkan dan pembayaran gajinya mulai awal 2020 sehingga program pemerintah daerah bisa berjalan normal," katanya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019