Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mendata ulang keberadaan Industri Kecil dan Menengah guna mempermudah pembinaan di daerah dan database bagi pemerintah pusat.
Kabid perdagangan Muhammad Yani di Amuntai, Jum'at mengatakan, pendataan ulang diperlukan karena sebagian pelaku IKM beralih usaha ke jenis usaha lainnya.
"Pendataan ulang untuk pembinaan IKM karena pelaku IKM sebagian beralih usaha serta untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan IKM di Kabupaten HSU," ujar Yani.
Yani mengatakan, selain untuk memperoleh data yang valid, pendataan ulang juga dimaksudkan untuk bahan evaluasi terhadap kinerja SKPD terkait yang selama ini turut melakukan pembinaan terhadap IKM.
"Sehingga kita mengetahui sejauh mana sasaran yang dicapai melalui pembinaan selama ini," tandasnya.
Dijelaskan, teknis pendataan diperoleh petugas kecamatan saat mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dari Disperindagkop Kalsel tentang cara pengambilan data IKM.
"Petugas kecamatan akan berkoordinasi dengan kepala desa dengan pendampingan oleh tenaga penyuluh lapangan sehingga diperoleh informasi data yang tepat terhadap perkembangan, pertumbuhan atau penurunan jumlah IKM diseluruh wilayah Kabupaten HSU.
Menggelar sosialisasi pendataan IKM se Kabupaten HSU selama 2 hari di Aula Kantor Disperindagkop UKM HSU yang diikuti para petugas kecamatan TPL dan kepala desa, Yani berharap dari pendataan ulang pembinaan terhadap IKM bisa semakin meningkat.
Sekretaris Disperindagkop UKM HSU Ahmad Radhani saat membuka kegiatan menginformasikan bahwa pemerintah pusat saat ini memang mendata ulang IKM seluruh Indonesia.
"Data tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah pusat melalui lembaga Bappenas untuk mendukung pembangunan diseluruh Indonesia." katanya.
Redhani juga menghapkan data IKM yang diperoleh nantinya juga sinkron dengan data Badan Pusat Statistik, sehingga mempermudah kerjasama dengan instansi lain dalam pembinaan IKM.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kabid perdagangan Muhammad Yani di Amuntai, Jum'at mengatakan, pendataan ulang diperlukan karena sebagian pelaku IKM beralih usaha ke jenis usaha lainnya.
"Pendataan ulang untuk pembinaan IKM karena pelaku IKM sebagian beralih usaha serta untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan IKM di Kabupaten HSU," ujar Yani.
Yani mengatakan, selain untuk memperoleh data yang valid, pendataan ulang juga dimaksudkan untuk bahan evaluasi terhadap kinerja SKPD terkait yang selama ini turut melakukan pembinaan terhadap IKM.
"Sehingga kita mengetahui sejauh mana sasaran yang dicapai melalui pembinaan selama ini," tandasnya.
Dijelaskan, teknis pendataan diperoleh petugas kecamatan saat mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dari Disperindagkop Kalsel tentang cara pengambilan data IKM.
"Petugas kecamatan akan berkoordinasi dengan kepala desa dengan pendampingan oleh tenaga penyuluh lapangan sehingga diperoleh informasi data yang tepat terhadap perkembangan, pertumbuhan atau penurunan jumlah IKM diseluruh wilayah Kabupaten HSU.
Menggelar sosialisasi pendataan IKM se Kabupaten HSU selama 2 hari di Aula Kantor Disperindagkop UKM HSU yang diikuti para petugas kecamatan TPL dan kepala desa, Yani berharap dari pendataan ulang pembinaan terhadap IKM bisa semakin meningkat.
Sekretaris Disperindagkop UKM HSU Ahmad Radhani saat membuka kegiatan menginformasikan bahwa pemerintah pusat saat ini memang mendata ulang IKM seluruh Indonesia.
"Data tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah pusat melalui lembaga Bappenas untuk mendukung pembangunan diseluruh Indonesia." katanya.
Redhani juga menghapkan data IKM yang diperoleh nantinya juga sinkron dengan data Badan Pusat Statistik, sehingga mempermudah kerjasama dengan instansi lain dalam pembinaan IKM.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019