Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Gt Rudiansyah menyarankan, jika memungkinkan provinsinya mencontoh Sumatera Barat (Sumber) dalam penanganan pangan.
Saran itu dia kemukakan di Banjarmasin, Selasa sebagai oleh-oleh studi komparasi Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian (termasuk penanganan pangan) ke "Ranah Minang" Sumbar akhir pekan lalu.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu, pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar bersama masyarakatnya cukup berhasil dalam penanganan pangan.
"Keberhasilan itu antara lain terlihat data mereka, yaitu sebagian besar Nagari di Ranah Minang sudah berstatus mandiri pangan," ujar politikus senior Partai Golkar tersebut mengutip keterangan Dinas Pangan Sumbar.
Selain itu, Sumbar juga terbanyak mendapatkan penghargaan bidang pertanian bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, tuturnya saat ditemui di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.
Begitu pula Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan setempat berhasil mendistribusikan pangan ke seluruh anak negeri mereka, dan bahkan dengan surplus juga bisa mengirim ke luar daerah atau membantu kebutuhan provinsi lain.
"Kewenangan pendistribusian pangan di Sumbar tersebut berada pada Dinas Pangan, sehingga betul-betul terkoordinasi dan mudah terkontrol, mengevaluasi, serta tindak lanjut solusi manakala ada masalah, demikian Rudiansyah.
Dalam kunjungan kerja ke luar daerah, 6 - 8 Desember lalu, Komisi II DPRD Kalsel terbagi dua kelompok yaitu I ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipimpin ketuanya, Suwardi Sarlan SAg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan sasaran studi komparasi mengenai kepariwisataan.
Sedangkan kelompok II studi komparasi ke Sumbar dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel H Rudiansyah SmHk dari Partai Golkar dengan sasaran mengenai pangan.
Sementara Kalsel sendiri dalam produksi padi tidak cuma sudah berswasembada, tetapi surplus, sehingga sejak belasan tahun terakhir masuk sepuluh besar penyangga ketahanan pangan nasional.
Kemudian dengan Gubernur Kalsel sekarang (H Sahbirin Noor) berkeinginan provisinya menjadi lumbung pangan Kalimantan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Saran itu dia kemukakan di Banjarmasin, Selasa sebagai oleh-oleh studi komparasi Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian (termasuk penanganan pangan) ke "Ranah Minang" Sumbar akhir pekan lalu.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu, pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar bersama masyarakatnya cukup berhasil dalam penanganan pangan.
"Keberhasilan itu antara lain terlihat data mereka, yaitu sebagian besar Nagari di Ranah Minang sudah berstatus mandiri pangan," ujar politikus senior Partai Golkar tersebut mengutip keterangan Dinas Pangan Sumbar.
Selain itu, Sumbar juga terbanyak mendapatkan penghargaan bidang pertanian bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, tuturnya saat ditemui di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel.
Begitu pula Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan setempat berhasil mendistribusikan pangan ke seluruh anak negeri mereka, dan bahkan dengan surplus juga bisa mengirim ke luar daerah atau membantu kebutuhan provinsi lain.
"Kewenangan pendistribusian pangan di Sumbar tersebut berada pada Dinas Pangan, sehingga betul-betul terkoordinasi dan mudah terkontrol, mengevaluasi, serta tindak lanjut solusi manakala ada masalah, demikian Rudiansyah.
Dalam kunjungan kerja ke luar daerah, 6 - 8 Desember lalu, Komisi II DPRD Kalsel terbagi dua kelompok yaitu I ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipimpin ketuanya, Suwardi Sarlan SAg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan sasaran studi komparasi mengenai kepariwisataan.
Sedangkan kelompok II studi komparasi ke Sumbar dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel H Rudiansyah SmHk dari Partai Golkar dengan sasaran mengenai pangan.
Sementara Kalsel sendiri dalam produksi padi tidak cuma sudah berswasembada, tetapi surplus, sehingga sejak belasan tahun terakhir masuk sepuluh besar penyangga ketahanan pangan nasional.
Kemudian dengan Gubernur Kalsel sekarang (H Sahbirin Noor) berkeinginan provisinya menjadi lumbung pangan Kalimantan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018