Kotabaru, (ANTARA News Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan meminta dukungan pemerintah pusat agar mendirikan sekolah perikanan agar masyarakat "Bumi Saijaan" dapat mengelola potensi perikanan dan kelautan dengan maksimal.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif di Kotabaru, Sabtu, mengatakan banyak alasan menjadikan Kabupaten Kotabaru harus mempunyai lembaga pendidikan berbasis perikanan, salah satunya potensi yang begitu besar.
"Kotabaru yang sebagian besar merupakan perairan laut, sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesi nelayan," ujarnya.
Sementara, lanjutnya keberadaan tingkat kesejahteraan khususnya perekonomian masyarakat nelayan di daerah-daerah diakui relatif masih kurang.
Menurutnya besarnya potensi sumber daya alam khususnya sektor kelautan di Kotabaru belum dikelola secara maksimal, hal itu dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mengerti tentang ilmu perikanan.
"Selain banyak masyarakat khususnya remaja yang mau dan tertarik untuk mendalami ilmu perikanan, tapi kenyataannya sekolah yang khusus mengajarkan bidang ini juga tidak ada di Kotabaru," ungkapnya.
Walaupun dulu, sebut Arif di Kotabaru pernah ada sekolah perikanan yang diprakarsai pihak swasta atau perusahaan di sektor perikanan, namun sudah lama sekolah itu tidak ada lagi.
Selain itu, politisi Partai PPP ini menjelaskan, alasan harus didirikannya sekolah perikanan di Kotabaru, karena ketersediaan SDM yang memiliki disiplin keilmuan perikanan dan kelautan alumni Universitas Lambung Mangkurat (ULM) cukup banyak.
Dan mereka bisa diberdayakan untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah perikanan di Kotabaru ini, sehingga keilmuan mereka bisa berkontribusi bagi masyarakat khususnya para nelayan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Oleh sebab itu, kami dari unsur pimpinan dewan Kotabaru mengagendakan rapat konsultasi ke pemerintah pusat melalui Bappenas agar memasukkan pogram pendirian sekolah tersebut di Kotabaru," ujar Arif.
Target yang ingin dicapai, lanjutnya pendirian sekolah perikanan bisa dimasukkan dalam program pemerintah pusat di 2019, mengingat penting dan mendesaknya lembaga pendidikan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif di Kotabaru, Sabtu, mengatakan banyak alasan menjadikan Kabupaten Kotabaru harus mempunyai lembaga pendidikan berbasis perikanan, salah satunya potensi yang begitu besar.
"Kotabaru yang sebagian besar merupakan perairan laut, sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesi nelayan," ujarnya.
Sementara, lanjutnya keberadaan tingkat kesejahteraan khususnya perekonomian masyarakat nelayan di daerah-daerah diakui relatif masih kurang.
Menurutnya besarnya potensi sumber daya alam khususnya sektor kelautan di Kotabaru belum dikelola secara maksimal, hal itu dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mengerti tentang ilmu perikanan.
"Selain banyak masyarakat khususnya remaja yang mau dan tertarik untuk mendalami ilmu perikanan, tapi kenyataannya sekolah yang khusus mengajarkan bidang ini juga tidak ada di Kotabaru," ungkapnya.
Walaupun dulu, sebut Arif di Kotabaru pernah ada sekolah perikanan yang diprakarsai pihak swasta atau perusahaan di sektor perikanan, namun sudah lama sekolah itu tidak ada lagi.
Selain itu, politisi Partai PPP ini menjelaskan, alasan harus didirikannya sekolah perikanan di Kotabaru, karena ketersediaan SDM yang memiliki disiplin keilmuan perikanan dan kelautan alumni Universitas Lambung Mangkurat (ULM) cukup banyak.
Dan mereka bisa diberdayakan untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah perikanan di Kotabaru ini, sehingga keilmuan mereka bisa berkontribusi bagi masyarakat khususnya para nelayan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Oleh sebab itu, kami dari unsur pimpinan dewan Kotabaru mengagendakan rapat konsultasi ke pemerintah pusat melalui Bappenas agar memasukkan pogram pendirian sekolah tersebut di Kotabaru," ujar Arif.
Target yang ingin dicapai, lanjutnya pendirian sekolah perikanan bisa dimasukkan dalam program pemerintah pusat di 2019, mengingat penting dan mendesaknya lembaga pendidikan tersebut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018