Kotabaru,(Antaranews Kalsel) - Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan pada 2019 akan memfokuskan lanjutan pembangunan komplek perkantoran, khususnya gedung kantor bupati di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara.
"Fokusnya satu itu saja dari lima gedung yang ada," kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru Adi Eka Indra, Sabtu.
Kegiatan itu akan dilaksanakan jika anggaran sebesar Rp11 miliar yang diusulkan lolos di pembahasan APBD 2019.
"Rencana ada anggaran Rp11 miliar, arahnya penyempurnaan struktur dan arsitektur kantor bupati," jelasnya.
Selama dua tahun ini, pembangunan komplek perkantoran baru yang dimulai sejak 2014 tersebut terhenti.
Perbaikan infrastruktur jalan menyedot banyak anggaran sehingga mengalahkan kegiatan-kegiatan fisik lainnya.
"Yang sudah ada kan lima gedung, kantor bupati selesai sampai 60 persen, kantor Bappeda 75 persen, kantor DPRD juga 70 persen," kata Adi.
Relokasi pusat pemerintahan ke kawasan yang berjarak 15 kilometer dari pusat kota ini digagas dengan tujuan membuka pusat pengembangan kota yang baru.
Untuk pembangunan lima gedung saja meliputi kantor bupati, kantor DPRD, dan tiga kantor SKPD sudah menyerap anggaran Rp110 miliar hingga 2016.
Sementara untuk memindahkan seluruh kantor SKPD ke komplek perkantoran baru ini diperkirakan perlu anggaran lebih setengah triliun rupiah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Fokusnya satu itu saja dari lima gedung yang ada," kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kotabaru Adi Eka Indra, Sabtu.
Kegiatan itu akan dilaksanakan jika anggaran sebesar Rp11 miliar yang diusulkan lolos di pembahasan APBD 2019.
"Rencana ada anggaran Rp11 miliar, arahnya penyempurnaan struktur dan arsitektur kantor bupati," jelasnya.
Selama dua tahun ini, pembangunan komplek perkantoran baru yang dimulai sejak 2014 tersebut terhenti.
Perbaikan infrastruktur jalan menyedot banyak anggaran sehingga mengalahkan kegiatan-kegiatan fisik lainnya.
"Yang sudah ada kan lima gedung, kantor bupati selesai sampai 60 persen, kantor Bappeda 75 persen, kantor DPRD juga 70 persen," kata Adi.
Relokasi pusat pemerintahan ke kawasan yang berjarak 15 kilometer dari pusat kota ini digagas dengan tujuan membuka pusat pengembangan kota yang baru.
Untuk pembangunan lima gedung saja meliputi kantor bupati, kantor DPRD, dan tiga kantor SKPD sudah menyerap anggaran Rp110 miliar hingga 2016.
Sementara untuk memindahkan seluruh kantor SKPD ke komplek perkantoran baru ini diperkirakan perlu anggaran lebih setengah triliun rupiah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018