Jakarta, (Antaranews Kalsel)-Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota Angkatan I Tahun 2018, Selasa (12/11).
Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri digelar Senin sampai Rabu dari tanggal 12 sampai 14 November 2018) di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemendagri tersebut dibuka oleh Manteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo.
“Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan semangat pengabdian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018,”ujar Mendagri RI Tjahyo Kumolo.
Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, para pimpinan daerah yang sudah terpilih pada Pilkada serentak mempunyai posisi strategis sebagai panglima pembangunan daerah yang menuntut kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam melakukan terobosan membangun tata kelola pemerintahan yang harmonis, efekti, dan efisien demi percepatan reformasi birokrasi dan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga mengatakan, sebagai kepala daerah yang mempunyai posisi strategis jangan sampai ada sekda ke bawah yang menekan pemerintah di daerah.
Sekda dan aparatnya, katanya, bekerja untuk menjabarkan visi misi kepala daerah dalam janji kampanyenya dan memahami tantangan ke depan.
“Kalau di zaman pak Harto dulu permasalahan tentang sandang, pangan dan papan, sekarang tantangan itu bertambah menjadi radikalisme dan terorisme,” katanya.
Para kepala daerah juga diimbau untuk memahami area rawan korupsi mengingat sekarang sudah 101 kepala daerah yang terkena OTT dan 300-an anggota DPRD.
Terkait permasalahan sosial seperti daerah-daerah rawan bencana, menurut Tjahjo, Depdagri sekarang hanya bagaimana membangun hubungan pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan otonomi daerah.
Sementara menyongsong tahun politik Pemilu 2019, Mendagri menitipkan pesan kepada seluruh kepada daerah dan DPRD untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilu di daerah termasuk para forkopimda baik TNI, kepolisian, dan kejaksaan di daerah untuk membangun sinergitas.
Terpisah, Kepala Badan Pengembangan sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setiabudi, menerangkan, kegiatan ini dulunya disebut Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah.
“Mulai 2018 dalam rangka meningkatkan sinergi pesertanya ditambah dengan ketua DPRD,”ucapnya.
Kegiatan bertemakan Melalui Pembekalan Kepemimpinan Kita Tingkatkan Peran Strategis Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Nawa Cita tersebut dihadiri para kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua DPRD se-Indonesia juga dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri digelar Senin sampai Rabu dari tanggal 12 sampai 14 November 2018) di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemendagri tersebut dibuka oleh Manteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo.
“Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan semangat pengabdian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2017 dan 2018,”ujar Mendagri RI Tjahyo Kumolo.
Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, para pimpinan daerah yang sudah terpilih pada Pilkada serentak mempunyai posisi strategis sebagai panglima pembangunan daerah yang menuntut kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam melakukan terobosan membangun tata kelola pemerintahan yang harmonis, efekti, dan efisien demi percepatan reformasi birokrasi dan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga mengatakan, sebagai kepala daerah yang mempunyai posisi strategis jangan sampai ada sekda ke bawah yang menekan pemerintah di daerah.
Sekda dan aparatnya, katanya, bekerja untuk menjabarkan visi misi kepala daerah dalam janji kampanyenya dan memahami tantangan ke depan.
“Kalau di zaman pak Harto dulu permasalahan tentang sandang, pangan dan papan, sekarang tantangan itu bertambah menjadi radikalisme dan terorisme,” katanya.
Para kepala daerah juga diimbau untuk memahami area rawan korupsi mengingat sekarang sudah 101 kepala daerah yang terkena OTT dan 300-an anggota DPRD.
Terkait permasalahan sosial seperti daerah-daerah rawan bencana, menurut Tjahjo, Depdagri sekarang hanya bagaimana membangun hubungan pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan otonomi daerah.
Sementara menyongsong tahun politik Pemilu 2019, Mendagri menitipkan pesan kepada seluruh kepada daerah dan DPRD untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilu di daerah termasuk para forkopimda baik TNI, kepolisian, dan kejaksaan di daerah untuk membangun sinergitas.
Terpisah, Kepala Badan Pengembangan sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setiabudi, menerangkan, kegiatan ini dulunya disebut Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah.
“Mulai 2018 dalam rangka meningkatkan sinergi pesertanya ditambah dengan ketua DPRD,”ucapnya.
Kegiatan bertemakan Melalui Pembekalan Kepemimpinan Kita Tingkatkan Peran Strategis Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Nawa Cita tersebut dihadiri para kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua DPRD se-Indonesia juga dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018