Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu SungaI Utara Kalimantan Selatan menyoroti perbedaan proyeksi kenaikan pendapatan pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai, Senin mengatakan, perbedaan proyeksi disebabkan pada RAPBD perhitungan proyeksi pendapatan sebagian masih menggunakan pagu anggaran APBD 2018.
"Ada ketentuan bahwa sebelum ada ketetapan resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan pendapatan dari dana perimbangan dan dana transfer lainnya pada tahun berkenaan maka untuk beberapa jenis pendapatan hanya boleh dianggarkan dengan pagu tahun sebelumnya," ujar Wahid.
Wahid mencontohkan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa penganggarannya di RAPBD 2019 masih menggunakan pagu anggaran 2018.
Berbeda dengan proyeksi pada PPAS 2019 yang merupakan anggaran indikatif, kata Wahid, perhitungannya berdasarkan presentasi kenaikan linier yang dipatok antara 5 - 10% dari APBD murni 2018.
Demikian pula, lanjut Wahid, perbedaan target anggaran Pendapatan AslI Daerah (PAD) disebabkan alokasi pendapatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada PPAS 2019 semula diproyeksikan sebesar Rp7 miliar ternyata pada saat penyusunan RAPBD 2019 ditetapkan Rp9, 5 miliar sehingga terdapat kenaikan sekitar Rp2,5 miliar.
Selain menjelaskan, perbedaan proyeksi pendapatan tersebut, Bupati HSU juga menjelaskan target penurunan angka kemiskinan pada RAPBD 2019 sebesar 0,57 % yang dinilai oleh Fraksi DPRD masih terlalu kecil.
Wahid menjelaskan masalah kemiskinan merupakan multidimensi yang disebabkan banyak faktor yang memperngaruhinya. Penetapan presentase penurunan angka kemiskinan tersebut didasarkan pada perhitungan korelasi linier dan rata-rata penurunan kemiskinan di Kabupaten HSU selama lima tahun terakhir.
"Terkait besaran anggaran kemiskinan memang belum sebanding dengan target penurunan kemiskinan yang kita harapkan, mengingat keterbatasan keuangan daerah kita, tetapi akan dimaksimalkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga kemiskinan dapat dikurangi secara nyata," terangnya.
Namun Wahid mengingatkan, tingkat capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten HSU adalah terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan meskipun presentasinya masih dibawah satu persen.
Untuk memperoleh data akurat jumlah penduduk Miskin ini, katanya Pemkab HSU akan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data penduduk miskin kepada sekitar 26.116 Rumah Tangga Miskin dan tambahan data baru sebanyak 26 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai, Senin mengatakan, perbedaan proyeksi disebabkan pada RAPBD perhitungan proyeksi pendapatan sebagian masih menggunakan pagu anggaran APBD 2018.
"Ada ketentuan bahwa sebelum ada ketetapan resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan pendapatan dari dana perimbangan dan dana transfer lainnya pada tahun berkenaan maka untuk beberapa jenis pendapatan hanya boleh dianggarkan dengan pagu tahun sebelumnya," ujar Wahid.
Wahid mencontohkan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa penganggarannya di RAPBD 2019 masih menggunakan pagu anggaran 2018.
Berbeda dengan proyeksi pada PPAS 2019 yang merupakan anggaran indikatif, kata Wahid, perhitungannya berdasarkan presentasi kenaikan linier yang dipatok antara 5 - 10% dari APBD murni 2018.
Demikian pula, lanjut Wahid, perbedaan target anggaran Pendapatan AslI Daerah (PAD) disebabkan alokasi pendapatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada PPAS 2019 semula diproyeksikan sebesar Rp7 miliar ternyata pada saat penyusunan RAPBD 2019 ditetapkan Rp9, 5 miliar sehingga terdapat kenaikan sekitar Rp2,5 miliar.
Selain menjelaskan, perbedaan proyeksi pendapatan tersebut, Bupati HSU juga menjelaskan target penurunan angka kemiskinan pada RAPBD 2019 sebesar 0,57 % yang dinilai oleh Fraksi DPRD masih terlalu kecil.
Wahid menjelaskan masalah kemiskinan merupakan multidimensi yang disebabkan banyak faktor yang memperngaruhinya. Penetapan presentase penurunan angka kemiskinan tersebut didasarkan pada perhitungan korelasi linier dan rata-rata penurunan kemiskinan di Kabupaten HSU selama lima tahun terakhir.
"Terkait besaran anggaran kemiskinan memang belum sebanding dengan target penurunan kemiskinan yang kita harapkan, mengingat keterbatasan keuangan daerah kita, tetapi akan dimaksimalkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga kemiskinan dapat dikurangi secara nyata," terangnya.
Namun Wahid mengingatkan, tingkat capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten HSU adalah terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan meskipun presentasinya masih dibawah satu persen.
Untuk memperoleh data akurat jumlah penduduk Miskin ini, katanya Pemkab HSU akan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data penduduk miskin kepada sekitar 26.116 Rumah Tangga Miskin dan tambahan data baru sebanyak 26 persen.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018