Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan H. Husairi Abdi meminta apatur pemerintah daerah membenahi administrasi perpajakan agar masyarakat tidak ragu dalam membayar pajak.
"Pembenahan administrasi perpajakan untuk membuktikan adanya perkembangan dari langkah-langkah menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel sehingga tidak ada lagi keraguan dari masyarakat dalam membayar pajak," ujar Husairi di Amuntai Selasa.
Husairi mengatakan, kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masih rendah terbukti dari 214 desa hanya 98 desa yang lunas pembayaran PBB P2 hingga Oktober 2018.
Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku 'leading sector' dalam peningkatan pendapatan perpajakan dan retribusi diharapkan bisa membenahi adminsitrasi perpajakan dalam upaya meningkatkan pemasukan PBB P2 disamping upaya sosialisasi ke masyarakat.
Ia berharap hingga akhir 2018 semua desa sudah lunas dalam pembayaran PBB P2, dimana peran kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak dalam penagihan jemis pajak sangat diharapkan perannya.
Husairi menyambut baik atas adanya fasilitas pembentukan khas daerah pembantu wilayah dikecamatan oleh BPPRD sehingga adanya inovasi ini tidak ada lagi keterlambatan dalam penyetoraan pajak dan retribusi daerah bagi masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten.
Ia juga berharap melalui pekan panutan PBB P2 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan kewajiban membayar pajak dan sekaligus menjadi contoh bagi warga yang lainnya.
Melalui kegiatan Pekan panutan membayar PBB P2 pemerintah daerah mengapresiasi kecamatan desa dan kelurahan serta lbaga usaha dan perorangan yang telah menunaikan membayar PBB P2 dengan memberikan sertifikat penghargaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Pembenahan administrasi perpajakan untuk membuktikan adanya perkembangan dari langkah-langkah menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel sehingga tidak ada lagi keraguan dari masyarakat dalam membayar pajak," ujar Husairi di Amuntai Selasa.
Husairi mengatakan, kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masih rendah terbukti dari 214 desa hanya 98 desa yang lunas pembayaran PBB P2 hingga Oktober 2018.
Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku 'leading sector' dalam peningkatan pendapatan perpajakan dan retribusi diharapkan bisa membenahi adminsitrasi perpajakan dalam upaya meningkatkan pemasukan PBB P2 disamping upaya sosialisasi ke masyarakat.
Ia berharap hingga akhir 2018 semua desa sudah lunas dalam pembayaran PBB P2, dimana peran kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak dalam penagihan jemis pajak sangat diharapkan perannya.
Husairi menyambut baik atas adanya fasilitas pembentukan khas daerah pembantu wilayah dikecamatan oleh BPPRD sehingga adanya inovasi ini tidak ada lagi keterlambatan dalam penyetoraan pajak dan retribusi daerah bagi masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten.
Ia juga berharap melalui pekan panutan PBB P2 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan kewajiban membayar pajak dan sekaligus menjadi contoh bagi warga yang lainnya.
Melalui kegiatan Pekan panutan membayar PBB P2 pemerintah daerah mengapresiasi kecamatan desa dan kelurahan serta lbaga usaha dan perorangan yang telah menunaikan membayar PBB P2 dengan memberikan sertifikat penghargaan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018