Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin 2016-2021 direvisi untuk menyelaraskan dengan program pembangunan yang mengacu pada visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota setempat.
"Memang sudah saatnya RPJMD dilakukan revisi, karena sudah berusia tiga tahun, ada sejumlah program tambahan dan mungkin juga penyesuaian," ujar anggota DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, di gedung dewan kota, Rabu.
Menurut dia, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) revisi Perda RPJMD Kota Banjarmasin nomor 5 tahun 2016 sudah disetujui dalam rapat paripurna dewan pada (15/10) untuk dibahas ketingkat selanjutnya.
Dikatakan dia, pembahasan tingkat lanjut revisi Perda ini akan mulai dilakukan stadi banding ke daerah lain, selain itu akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau daerah yang sudah melakukan revisi RPJMD itu kita dapat informasinya adalah Kota Bogor, baru satu itu kita dapat," tutur Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPJMD tersebut.
Dijelaskan Matnor Ali, revisi Perda RPJMD ini penting dilakukan, diantaranya karena ada program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dirampingkan.
"Artinya akan ada juga yang dihapus, dalam undang-undang kalau program SKPD itu dirubah, maka Perda RPJMD pun harus dirubah," tuturnya.
Yang lebih mendasar dilakukannya perubahan pada RPJMD ini karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ungkap Matnor Ali, tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak terakomodir pada SKPD.
Selain itu, ujar politisi Golkar ini, adanya program pemerintah kota yang tidak jelas harus menjadi tanggungjawab SKPD mana.
"Misalnya soal program pembangunan RS Sultan Suriansyah itu, apakah tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas Kesehatan, ini juga mau kita perjelas nantinya," tutur Matnor Ali.
Dia berharap, revisi Perda RPJMD ini akan bisa mengakomodir seluruh program pemerintah, sehingga betul-betul selaras dengan pembangunan Kota Banjarmasin untuk menjadi Kota sungai terindah di Indonesia.
"Tentunya akan membuat masyarakat kota ini lebih sejahtera," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Memang sudah saatnya RPJMD dilakukan revisi, karena sudah berusia tiga tahun, ada sejumlah program tambahan dan mungkin juga penyesuaian," ujar anggota DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, di gedung dewan kota, Rabu.
Menurut dia, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) revisi Perda RPJMD Kota Banjarmasin nomor 5 tahun 2016 sudah disetujui dalam rapat paripurna dewan pada (15/10) untuk dibahas ketingkat selanjutnya.
Dikatakan dia, pembahasan tingkat lanjut revisi Perda ini akan mulai dilakukan stadi banding ke daerah lain, selain itu akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau daerah yang sudah melakukan revisi RPJMD itu kita dapat informasinya adalah Kota Bogor, baru satu itu kita dapat," tutur Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPJMD tersebut.
Dijelaskan Matnor Ali, revisi Perda RPJMD ini penting dilakukan, diantaranya karena ada program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dirampingkan.
"Artinya akan ada juga yang dihapus, dalam undang-undang kalau program SKPD itu dirubah, maka Perda RPJMD pun harus dirubah," tuturnya.
Yang lebih mendasar dilakukannya perubahan pada RPJMD ini karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ungkap Matnor Ali, tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak terakomodir pada SKPD.
Selain itu, ujar politisi Golkar ini, adanya program pemerintah kota yang tidak jelas harus menjadi tanggungjawab SKPD mana.
"Misalnya soal program pembangunan RS Sultan Suriansyah itu, apakah tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau Dinas Kesehatan, ini juga mau kita perjelas nantinya," tutur Matnor Ali.
Dia berharap, revisi Perda RPJMD ini akan bisa mengakomodir seluruh program pemerintah, sehingga betul-betul selaras dengan pembangunan Kota Banjarmasin untuk menjadi Kota sungai terindah di Indonesia.
"Tentunya akan membuat masyarakat kota ini lebih sejahtera," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018