Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan aksi demo ke DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis terkait permasalahan perekonomian negeri ini.
Aksi demo tersebut menuntut antara lain, agar pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), serta segera meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.
Selain itu, menuntut pemerintah menggalakkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, menstabilkan harga-harga dalam negeri terkait bahan pangan, bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), serta tarif dasar listrik (TDL).
Pengunjukrasa tersebut juga mendesak pemerintah untuk menasionalisasikan aset negara yang pengelolaannya oleh asing, serta menagih janji pemerintah mewujudkan kemandirian ekonomi.
Tuntutan lain dari aksi demo mahasiswa itu, cabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tshun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
Menemui pengunjukrasa tersebut Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Suwardi Sarlan SAg yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lembaga legislatif tingkat provinsi itu.
Selain itu, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel H Supian HK SH dari Fraksi Partai Golkar lembaga legislatif tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Ketika berhadapan dengan mahasiswa tersebut, Supian HK yang mendapat gelar doktor kehormatan dan juga Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel itu menyatakan, pihaknya selaku wakil rakyat siap menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakatnya.
Aksi demo tersebut dalam pengawalan ketat aparat kepolisian, karena tidak menginginkan serupa kejadian unjuk rasa anakis di Gedung DPRD Kalsel, 14 September.
Unjuk rasa anarkis pada 14 September itu oleh mereka yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kalsel dan membawa bendera Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (eLSISK), sebuah lembags swadaya masyarakat (LSM) di provinsi tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Aksi demo tersebut menuntut antara lain, agar pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), serta segera meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.
Selain itu, menuntut pemerintah menggalakkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, menstabilkan harga-harga dalam negeri terkait bahan pangan, bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), serta tarif dasar listrik (TDL).
Pengunjukrasa tersebut juga mendesak pemerintah untuk menasionalisasikan aset negara yang pengelolaannya oleh asing, serta menagih janji pemerintah mewujudkan kemandirian ekonomi.
Tuntutan lain dari aksi demo mahasiswa itu, cabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tshun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).
Menemui pengunjukrasa tersebut Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Suwardi Sarlan SAg yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lembaga legislatif tingkat provinsi itu.
Selain itu, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel H Supian HK SH dari Fraksi Partai Golkar lembaga legislatif tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Ketika berhadapan dengan mahasiswa tersebut, Supian HK yang mendapat gelar doktor kehormatan dan juga Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel itu menyatakan, pihaknya selaku wakil rakyat siap menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakatnya.
Aksi demo tersebut dalam pengawalan ketat aparat kepolisian, karena tidak menginginkan serupa kejadian unjuk rasa anakis di Gedung DPRD Kalsel, 14 September.
Unjuk rasa anarkis pada 14 September itu oleh mereka yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kalsel dan membawa bendera Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (eLSISK), sebuah lembags swadaya masyarakat (LSM) di provinsi tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018