Marabahan, (Antaranews Kalsel)-Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hajjah Noormiliyani menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017 ke DPRD setempat, Kamis (5/7).
Pertanggungjawaban APBD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Batola H Mudjiadi itu masing-masing terdapat tujuh item terdiri dari laporan realisasi APBD 2017, perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca menyangkut aset maupun kewajiban dan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit BPK-RI.
Noormiliyani mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2017 merupakan dua laporan yang saling melengkapi.
Pertama, lanjut dia, APBD Tahun 2017 bersama-sama angaran dari sumber dana lainnya merupakan input utama pembangunan Batola dan menjadi bagian upaya pencapaian visi pemerintahan sebelumnya yaitu, Barito Kuala Sama Rasa (Barito Kuala Satu Kata untuk Maju, Mandiri, Mewujudkan Rakyat Berdaya Saing dan Sejahtera) yang menjadi titik
sambung visi pemerintahan sekarang yaitu, Barito Kuala Setara (Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Masyarakat Sejahtera).
Kedua, tambahnya, sesuai APBD Batola Tahun 2017 program dan kegiatan pembangunan yang merupakan bagian RKPD Tahun 2017 ditetapkan melalui Perbub 22/2016 menetapkan delapan prioritas sasaran strategis pembangunan.
Sedangkan ketiga, dalam APBD Batola Tahun 2017 hasil kinerja program dan kegiatan pembangunan telah memulai memanfaatkan anggaran dengan prinsip money follow program , sehingga APBD berfungsi sebagai perwujudan peingkatan kinerja, selektif dan mengedepankan aspirasi masyarakat, serta media penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang baik dan memenuhi standar akuntansi pemerintah (SAP).
“Alhamdulillah LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 tetap memperoleh kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya, meskipun diakui ada sedikit
kinerja yang masih disempurnakan pada beberapa pengelolaan aset dari dampak pengelolaan tahun-tahun sebelumnya,” kata Noormiliyani.
Kemudian, terang dia, pokok-pokok pertanggungjawaban yang disampaikan diantaranya, pendapatan, belanja dan transfer dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pertanggungjawaban APBD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Batola H Mudjiadi itu masing-masing terdapat tujuh item terdiri dari laporan realisasi APBD 2017, perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca menyangkut aset maupun kewajiban dan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit BPK-RI.
Noormiliyani mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2017 merupakan dua laporan yang saling melengkapi.
Pertama, lanjut dia, APBD Tahun 2017 bersama-sama angaran dari sumber dana lainnya merupakan input utama pembangunan Batola dan menjadi bagian upaya pencapaian visi pemerintahan sebelumnya yaitu, Barito Kuala Sama Rasa (Barito Kuala Satu Kata untuk Maju, Mandiri, Mewujudkan Rakyat Berdaya Saing dan Sejahtera) yang menjadi titik
sambung visi pemerintahan sekarang yaitu, Barito Kuala Setara (Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Masyarakat Sejahtera).
Kedua, tambahnya, sesuai APBD Batola Tahun 2017 program dan kegiatan pembangunan yang merupakan bagian RKPD Tahun 2017 ditetapkan melalui Perbub 22/2016 menetapkan delapan prioritas sasaran strategis pembangunan.
Sedangkan ketiga, dalam APBD Batola Tahun 2017 hasil kinerja program dan kegiatan pembangunan telah memulai memanfaatkan anggaran dengan prinsip money follow program , sehingga APBD berfungsi sebagai perwujudan peingkatan kinerja, selektif dan mengedepankan aspirasi masyarakat, serta media penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang baik dan memenuhi standar akuntansi pemerintah (SAP).
“Alhamdulillah LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 tetap memperoleh kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketiga kalinya, meskipun diakui ada sedikit
kinerja yang masih disempurnakan pada beberapa pengelolaan aset dari dampak pengelolaan tahun-tahun sebelumnya,” kata Noormiliyani.
Kemudian, terang dia, pokok-pokok pertanggungjawaban yang disampaikan diantaranya, pendapatan, belanja dan transfer dan lainnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018