Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, H Ibnu Sina mengaku bingung merealisasikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga honorer, karena tidak ada anggarannya dalam APBD 2018.
"Terus terang apa dasar kita menganggarkan di APBD untuk tenaga honorer, pada waktu lalu itu tidak ada dan tahu-tahu di tengah jalan keluar kebijakan itu dari pemerintah pusat," ujarnya saat menggelar buka puasa bersama dikediamannya, Minggu.
Karena APBD saat ini sudah jelas tidak ada, tutur Ibnu Sina, paling mungkin nantinya kalau memang diharuskan itu dilaksanakan atau direalisasikan pemerintah kota memberi THR bagi tenaga honorer ini, pada penyusunan di APBD perubahan.
"Makanya stagmen saya sebagai kepala pemerintahan kota, bahwa seluruh tenaga honerer ini jika memang ada aturannya dapat THR, mereka akan mendapatkan haknya itu pada saatnya," tegas Ibnu Sina.
Sebab, ungkap dia, saat ini tidak memungkinkan pemerintah kota membayar THR bagi tenaga honorer ini dikarenakan tidak ada dianggarkan di APBD 2018.
Jika, terang dia, kebijakan ini keluar saat dilakukan penyusunan anggaran lalu, maka pastinya akan dialokasikan, sebagaimana untuk THR bagi Aparatur Sipil Negara (PNS).
"Kita juga masih meninggu petunjuk teknisnya dari Kementerian Dalam Negeri RI tentang pemberian THR bagi tenaga honorer ini," paparnya.
Ibnu Sina menegaskan, dari pada semua tenaga honorer berharap-harap saat ini, hingga dia sampaikan pahitnya bahwa pemerintah kota tidak memiliki anggaran untuk membayar THR bagi mereka untuk saat ini.
"Kebijakan pemerintah pusat ini memang menjadi angin surga bagi tenaga honorer kita, tapi sayang keluarnya kebijakan itu di tengah jalan, di mana anggaran sudah disusun, dan pastinya tidak bisa dirubah lagi," ujar Ibnu Sina.
Sebagaimana diketahuinya, kementerian keuangan memang mengeluarkan kebijakan untuk tenaga honorer mendapat THR pada tahun ini, di mana pemerintah daerah diminta mengupayakannya.
"Jadikan bunyinya kalau ada anggaran direalisasikan, kalau tidak ada anggaran dicarikan solusinya, enah di APBD perubahan, kita masih menunggu petunjuk teknisnya ini," kata Ibnu Sina.
Sebab, tutur dia, tidak sedikit tenaga honorer di pemerintah kota ini, yakni, dari tenaga administrasi hingga guru.
"Sangat banyak tenaga honorer di daerah kita ini, perlu miliaran rupiah membayar THR mereka kalau memang ditetapkan demikian," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Terus terang apa dasar kita menganggarkan di APBD untuk tenaga honorer, pada waktu lalu itu tidak ada dan tahu-tahu di tengah jalan keluar kebijakan itu dari pemerintah pusat," ujarnya saat menggelar buka puasa bersama dikediamannya, Minggu.
Karena APBD saat ini sudah jelas tidak ada, tutur Ibnu Sina, paling mungkin nantinya kalau memang diharuskan itu dilaksanakan atau direalisasikan pemerintah kota memberi THR bagi tenaga honorer ini, pada penyusunan di APBD perubahan.
"Makanya stagmen saya sebagai kepala pemerintahan kota, bahwa seluruh tenaga honerer ini jika memang ada aturannya dapat THR, mereka akan mendapatkan haknya itu pada saatnya," tegas Ibnu Sina.
Sebab, ungkap dia, saat ini tidak memungkinkan pemerintah kota membayar THR bagi tenaga honorer ini dikarenakan tidak ada dianggarkan di APBD 2018.
Jika, terang dia, kebijakan ini keluar saat dilakukan penyusunan anggaran lalu, maka pastinya akan dialokasikan, sebagaimana untuk THR bagi Aparatur Sipil Negara (PNS).
"Kita juga masih meninggu petunjuk teknisnya dari Kementerian Dalam Negeri RI tentang pemberian THR bagi tenaga honorer ini," paparnya.
Ibnu Sina menegaskan, dari pada semua tenaga honorer berharap-harap saat ini, hingga dia sampaikan pahitnya bahwa pemerintah kota tidak memiliki anggaran untuk membayar THR bagi mereka untuk saat ini.
"Kebijakan pemerintah pusat ini memang menjadi angin surga bagi tenaga honorer kita, tapi sayang keluarnya kebijakan itu di tengah jalan, di mana anggaran sudah disusun, dan pastinya tidak bisa dirubah lagi," ujar Ibnu Sina.
Sebagaimana diketahuinya, kementerian keuangan memang mengeluarkan kebijakan untuk tenaga honorer mendapat THR pada tahun ini, di mana pemerintah daerah diminta mengupayakannya.
"Jadikan bunyinya kalau ada anggaran direalisasikan, kalau tidak ada anggaran dicarikan solusinya, enah di APBD perubahan, kita masih menunggu petunjuk teknisnya ini," kata Ibnu Sina.
Sebab, tutur dia, tidak sedikit tenaga honorer di pemerintah kota ini, yakni, dari tenaga administrasi hingga guru.
"Sangat banyak tenaga honorer di daerah kita ini, perlu miliaran rupiah membayar THR mereka kalau memang ditetapkan demikian," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018