Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani menyiapkan pembangunan bagi Banjarbaru masa depan sehingga bisa lebih berkembang dan maju dilengkapi berbagai fasilitas pendukung perkotaan.
"Kami sudah mengumpulkan 70 orang birokrat muda lingkup Pemkot Banjarbaru membahas rencana pembangunan ke depan agar bisa dirancang sedemikian rupa," ujarnya di Banjarbaru, Sabtu.
Ia mengatakan puluhan birokrat dikumpulkan pada Senin (28/5) bertujuan menyamakan pandangan dan pola pikir sehingga bisa merancang dan mengawal pembangunan kota itu.
Dia menyebutkan ada 14 titik rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Banjarbaru, antara lain pembangunan kawasan pusat olahraga (sport center) dan kampus UIN Antasari Banjarmasin.
Selain itu, perkantoran Kecamatan Landasan Ulin, pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor, embung Banua, dan pembangunan Kota Citra Graha di Kecamatan Liang Anggang.
Ia juga menyebutkan tentang pembangunan pasar tradisional modern sebagai revitalisasi kawasan Pasar Bauntung, pembangunan Mess L di Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara.
Selain itu, pembangunan kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, Pembangunan Kota Citra Mitra City, Kota Munggu Alung, Azzikra 3, TPA Regional, dan rencana pembangunan IPDN di Kecamatan Cempaka.
"Jika rencana pembangunan 14 titik ini terwujud maka semakin mengangkat pertumbuhan Banjarbaru, bukan hanya berlari, tapi akan terbang," ucap Nadjmi.
Dia mengatakan pembangunan Banjarbaru memang sudah lama dirancang arsitek yang juga Kepala PU zaman dahulu Van der Pijl hingga menetap di Banjarbaru dan menyusun rancang bangun kota itu.
Dia berharap, puluhan birokrat muda mampu mewujudkan gagasan Van der Pijl, yakni menjadikan Banjarbaru sebagai kota yang tertata rapi, nyaman, dan maju di segala bidang.
"Kami sampaikan kepada birokrat mereka pemilik masa depan bagi Kota Banjarbaru karena 5-10 tahun ke depan memiliki kesempatan merancang dan mengawal pembangunan," ujarnya.
Dia mengatakan hambatan pembangunan yang terjadi di lapangan harus mampu diatasi sehingga tidak memperlambat pembangunan, seperti koordinasi dan pelayanan hingga kepemilikan tanah.
"Jangan sampai masalah tidak adanya koordinasi atau pelayanan yang kurang baik menjadi penghambat pembangunan, termasuk kepemilikan tanah tumpang tindih harus diselesaikan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kami sudah mengumpulkan 70 orang birokrat muda lingkup Pemkot Banjarbaru membahas rencana pembangunan ke depan agar bisa dirancang sedemikian rupa," ujarnya di Banjarbaru, Sabtu.
Ia mengatakan puluhan birokrat dikumpulkan pada Senin (28/5) bertujuan menyamakan pandangan dan pola pikir sehingga bisa merancang dan mengawal pembangunan kota itu.
Dia menyebutkan ada 14 titik rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Banjarbaru, antara lain pembangunan kawasan pusat olahraga (sport center) dan kampus UIN Antasari Banjarmasin.
Selain itu, perkantoran Kecamatan Landasan Ulin, pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor, embung Banua, dan pembangunan Kota Citra Graha di Kecamatan Liang Anggang.
Ia juga menyebutkan tentang pembangunan pasar tradisional modern sebagai revitalisasi kawasan Pasar Bauntung, pembangunan Mess L di Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara.
Selain itu, pembangunan kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, Pembangunan Kota Citra Mitra City, Kota Munggu Alung, Azzikra 3, TPA Regional, dan rencana pembangunan IPDN di Kecamatan Cempaka.
"Jika rencana pembangunan 14 titik ini terwujud maka semakin mengangkat pertumbuhan Banjarbaru, bukan hanya berlari, tapi akan terbang," ucap Nadjmi.
Dia mengatakan pembangunan Banjarbaru memang sudah lama dirancang arsitek yang juga Kepala PU zaman dahulu Van der Pijl hingga menetap di Banjarbaru dan menyusun rancang bangun kota itu.
Dia berharap, puluhan birokrat muda mampu mewujudkan gagasan Van der Pijl, yakni menjadikan Banjarbaru sebagai kota yang tertata rapi, nyaman, dan maju di segala bidang.
"Kami sampaikan kepada birokrat mereka pemilik masa depan bagi Kota Banjarbaru karena 5-10 tahun ke depan memiliki kesempatan merancang dan mengawal pembangunan," ujarnya.
Dia mengatakan hambatan pembangunan yang terjadi di lapangan harus mampu diatasi sehingga tidak memperlambat pembangunan, seperti koordinasi dan pelayanan hingga kepemilikan tanah.
"Jangan sampai masalah tidak adanya koordinasi atau pelayanan yang kurang baik menjadi penghambat pembangunan, termasuk kepemilikan tanah tumpang tindih harus diselesaikan," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018