HSU Akan Luncurkan Gerakan Jihad

Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan berencana meluncurkan gerakan Jihad dibidang sanitasi lingkungan dan kesehatan.

 

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai mengatakan, gerakan Jihad dimaksudkan agar masyarakat HSU yang mayoritas Beragama Islam memahami Jihad bukan sekedar berperang mengangkat senjata semata, melainkan juga pada aspek kehidupan masyarakat.

 

"Pemerintah akan melaksanakan gerakan Jihad membangun WC Sehat bagi masyarakat, agar peran serta instansi dan swasta khususnya masyarakat yang mampu membantu membangun WC sehat bagi masyarakat yang kurang mampu,'' ujar Wahid.

 

Wahid mengatakan, ajaran Islam sangat menganjurkan masalah kebersihan dan kesehatan bahkan satu Hadist Nabi Muhammad SAW menyebutkan Kebersihan adalah sebagian daripada Iman, sehingga orang yang mengabaikan program Pembangunan WC Sehat patut dipertanyakan kepedulian terhadap isi hadist ini.

Ia mengutakan, target pemerintah pusat pada 2019 pembangunan WC Sehat disemua daerah bisa tuntas sekaligus menghilangkan jamban atau WC di sungai. Sementara baru sekitar 68,48 persen masyarakat di HSU yang sudah memiliki Jamban sehat.

Pemkab HSU mengalokasikan anggaran untuk pembangunan WC Sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 2018 sebesar Rp2 Miliar lebih. Sebanyak 214 desa di Kabupaten HSU baru sebanyak 20 desa yang semua masyarakatnya memiliki jamban sehat.

 

Kategori WC atau jamban sehat ini, kata Wahid dibangun didalam bangunan rumah. Ia menegaskan bahwa Pemda HSU sangat memperhatikan masalah Sanitasi, sehingga selain rencana membangun jamban sehat juga memperluas layanan air bersih ke masyarakat.

 

Wahid menginformasikan, layanan air bersih baru dinikmati sekitar 72 persen masyarakat di Kabupaten HSU, pemda menargetkan semua kepala keluarga bisa menikmati layanan air bersih PDAM hingga akhir 2019 seiring Target Sanitasi Nasional 2015 - 2019.

"Sebanyak 20 ribu kepala keluarga ditargetkan bisa dilakukan pemasangan sambungan baru di 2018, sesuai target pemerintah pusat cakupan pelayanan air bersih ke seluruh masyarakat bisa tercapai seluruhnya di 2019 dalam, karena kendala teknis target ini mungkin agak terlambat, namun pemerintah daerah akan berupa menopangnya melalui dana APBD," terang Wahid.