Marabahan, (Antaranews Kalsel)- Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Noormiliyani AS berupaya memperjuangkan tunjangan khusus bagi guru yang mengajar di sekolah terpencil ke pemerintah pusat.
"Guru-guru terpencil benar-benar bekerja, kasihan jika mereka tidak mendapatkan tunjunga khusus," kata Bupati di Marabahan, Minggu.
Menurut dia, biaya operasional para yang dikeluarkan untuk mencapai lokasi mengajar cukup mahal, antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu.
Bupati perempuan pertama di Kalsel itu sependapat, jika pemberian tunjangan khusus mengacu data Kementerian PDT dan Transmigrasi, akan berbeda dengan kenyataan sesungguhnya.
Oleh karena itu, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu mengharapkan, perlunya sinkronisasi data lapangan dengan kebijakan Kementerian PDT dan Transmigrasi, terkait pemberian tunjangan khusus para pengajar di daerah terpencil.
Sebelumnya, kata dia, tunjangan daerah tertinggal datanya mengacu kepada SK Bupati, namun saat ini tunjungan yang diperuntukan bagi para pengajar di daerah tertinggal, terpencil dan terisolir diambil dari data Kementerian PDT dan Transmigrasi.
Kementerian PDT dan Transmigrasi, jelas dia, sepertinya beranggapan, jika mereka banyak memberikan bantuan kepada desa, maka diasumsikan desa itu mulai berkembang dan maju, sehingga dianggap tidak lagi sebagai daerah tertinggal.
Tunjangan khusus untuk daerah terpencil, terang dia, sangat berarti dalam memberi motivasi serta semangat para guru untuk hadir dan mengajar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Guru-guru terpencil benar-benar bekerja, kasihan jika mereka tidak mendapatkan tunjunga khusus," kata Bupati di Marabahan, Minggu.
Menurut dia, biaya operasional para yang dikeluarkan untuk mencapai lokasi mengajar cukup mahal, antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu.
Bupati perempuan pertama di Kalsel itu sependapat, jika pemberian tunjangan khusus mengacu data Kementerian PDT dan Transmigrasi, akan berbeda dengan kenyataan sesungguhnya.
Oleh karena itu, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu mengharapkan, perlunya sinkronisasi data lapangan dengan kebijakan Kementerian PDT dan Transmigrasi, terkait pemberian tunjangan khusus para pengajar di daerah terpencil.
Sebelumnya, kata dia, tunjangan daerah tertinggal datanya mengacu kepada SK Bupati, namun saat ini tunjungan yang diperuntukan bagi para pengajar di daerah tertinggal, terpencil dan terisolir diambil dari data Kementerian PDT dan Transmigrasi.
Kementerian PDT dan Transmigrasi, jelas dia, sepertinya beranggapan, jika mereka banyak memberikan bantuan kepada desa, maka diasumsikan desa itu mulai berkembang dan maju, sehingga dianggap tidak lagi sebagai daerah tertinggal.
Tunjangan khusus untuk daerah terpencil, terang dia, sangat berarti dalam memberi motivasi serta semangat para guru untuk hadir dan mengajar.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018