Anggota Komisi VII DPR-RI Asfihani memastikan Kalimantan Selatan akan mendapatkan kuota tambahan premium melalui APBN-P 2012 yang secara nasional kuotanya masih tersisa 2,5 juta kiloliter.
"Kita pastikan Kalsel akan mendapatkan tambahan kuota minimal sama dengan kuota 2011," kata Asfihani usai rapat bersama Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Pertamina, Hiswana Migas dan DPD RI di Pertamina, Rabu.
Menurut Asfihani, sudah menjadi tugas DPR-RI dan DPD-RI untuk memperjuangkan kenaikan kuota Kalsel setelah melihat kondisi antrean BBM di daerah kaya sumber daya alam ini dalam satu minggu terakhir.
Namun, kata dia, sebelum adanya penambahan kuota tersebut terjadi, harus ada komitmen dari seluruh dinas dan instansi terkait di Kalsel untuk bisa melakukan pengawasan dan pengaturan agar bensin dan solar yang telah digelontorkan tidak diselewengkan.
"Tanpa adanya pengawasan yang ketat, berapa pun kuota di Kalsel ditambah tidak akan pernah cukup, karena adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menyelewengkan," katanya.
Jangan sampai, kata Asfihani, dengan penambahan kuota tersebut justru memberikan kesempatan kepada oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri, sementara masyarakat masih terus saja kekurangan premium.
Aparat kepolisian, katanya, harus benar-benar melakukan pengamanan untuk bisa menertibkan masyarakat dari penyelewengan dan penimbunan BBM secara ilegal, yang membuat kondisi semakin tidak kondusif.
"Perjalanan saya dari Bandara Syamsudin Noor menuju kota Banjarmasin ini, melewati beberapa SPBU dengan antrean cukup padat, tetapi tidak ada satu pun polisi yang menjaga atau mengawasi," katanya.
Hal tersebut, kata dia, menjadi salah satu contoh lemahnya pengawasan dari aparat, sehingga akan membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lebih leluasa melakukan aksinya.
Secara nasional pada 2011 realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 41 juta kiloloter dan 2012 kuotanya menjadi 40 juta kiloloter.
Dari 40 juta tersebut, kata dia, hanya disalurkan 37,5 juta kiloliter dan sisanya 2,5 juta kiloliter untuk cadangan mengantisipasi beberapa daerah yang mengalami kelangkaan seperti di Kalsel.
"Kita akan berjuang mendapatkan penambahan dari APBN-P dari sisa kuota 2,5 juta tersebut," katanya. Pada 2011, kuota BBM bersubsidi Kalsel sebanyak 461.052 kiloliter dan realisasinya mencapai 478.355 kiloliter.
Pada 2012, jumlah kuota BBM tersebut lebih rendah sekitar 8,3 persen dari realisasi 2011 atau 4,8 persen lebih rendah dari quota APBN-P 2011.
Sementara untuk Kerosine (minyak tanah) pada 2011 sebesar 181.969 kl. dan realisasi 162.848 kl/bulan. Sedangkan solar 253.067/kl, realisasi 260.500/kl.
Mengantisipasi kekurangan premium tersebut, berdasarkan surat Gubernur Kalsel 6 Januari 2012 yang ditunjukan kepada Menteri ESDM, Kepala BHP Migas dan Pimpinan Pertamina Pusat, Kalsel mengharapkan kuota BBM bersubsidi 583.593 kiloliter dan Solar 317.810.
Ketua Hiswana Migas Kalsel Adi Khairudin mengatakan, kalaupun dilakukan penertiban terhadap masyarakat yang membawa jerigen, harus dilakukan sebelum mereka masuk ke lokasi SPBU agar tidak terjadi fitnah dan ancaman terhadap petugas.
"Jadi kalau mau ditangkap sebelum mereka masuk ke lokasi SPBU, karena kalau mereka sudah masuk petugas juga akan kesulitan untuk menghalau," katanya.
Sementara itu, aparat kepolisian pada Rabu sore, sudah mulai menangkap beberapa sepeda motor dengan tangki besar, karena mereka terbukti telah beberapa kali keluar masuk SPBU.
Sejak terjadi kelangkaan BBM, aksi pembelian dengan menggunakan mobil atau sepeda motor untuk kembali dijual kepada pengecer dengan harga lebih cukup marak terjadi.
Kelangkaan tersebut juga memicu terjadinya kenaikan harga bensin eceran dari sebelumnya Rp5 ribu per liter menjadi Rp8 ribu per botol./B/D
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012