Bali, (Antaranews Kalsel) - Bupati Hulu Sungai Selatan(HSS) H Achmad Fikry menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan predikat BB yang diserahkan langsung Menteri PAN-RB, Asman Abnur.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hendro Martono, di Bali, Rabu (31/1), mengatakan Kabupaten HSS dibawah kepemimpinan H Achmad Fikry, adalah satu-satunya Kabupaten se-Kalimantan yang berhasil raih nilai BB dari Kementerian PAN RB.
"Acara penyerahan yang bertema "Birokrasi Zaman Now, Bersih dan Akuntabel" tersebut dihadiri juga oleh para gubernur, bupati atau wali kota zona wilayah II," katanya.
Dijelaskan dia, SAKIP adalah suatu sistem akuntabilitas untuk mengukur kinerja pemerintah yang tepat sasaran, terintegrasi, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, efektif, dan efisien.
Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi yaitu agar pemerintah meningkatkan kualitas layanannya, cepat dan tepat, sementara keuangan pemerintah terbatas.
Hal ini menghendaki aparatur birokrat untuk dapat bekerja lebih optimal, karena itu dituntut pemerintah mampu membangun sistem akuntabilitas kinerja yang terukur dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat dan berkualitas.
Menteri PAN-RB, Asman Abnur, menegaskan agar tidak boleh ada lagi pemerintah daerah yang nilainya masih CC.
"Kalau nilainya masih CC, berarti kinerja pemerintah belum efisien," katanya, saat memberikan sambutan di Bali, Nusa Dua Convention Center-Bali, Rabu (31/1).
Bupati HSS, H Achmad Fikry, mengatakan kiat suksesnya menghantarkan HSS raih predikat BB, adalah setiap program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS harus dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat.
"Pada dasarnya pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, tidak berorientasi pada hasil semata tapi lebih berorientasi pada manfaat, sampai sejauhmana setiap rupiah demi rupiah harus benar-benar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.
Menurut dia, Kabupaten HSS dalam empat tahun terakhir ini berturut-turut memperoleh Opini WTP dari BPK, dan semua itu disyukuri sebagai sebuah proses untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat HSS.
Sistem akuntabilitas kinerja juga diterapkan Pemkab HSS dalam APBD tahun 2017 dan berhasil mengurangi beban APBD sebesar 7,12 persen dan refocusing Kegiatan Tahun 2017 dari 1.723 Kegiatan menjadi 1.367 Kegiatan atau 356 Kegiatan (20,66 persen) yang diefisienkan.
Adapun dalam penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemkab HSS tersebut, Kabupaten HSS berhasil meningkatkan nilainya dari tahun lalu, predikat B menjadi BB di tahun 2018 ini.
"Keberhasilan ini patut kita syukuri, namun jajaran Pemkab HSS tidak boleh terlena, kita harus terus berupaya memberikan layanan dan kinerja yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten HSS," katanya.
Dalam acara tersebut, Bupati HSS didampingi para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab HSS.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hendro Martono, di Bali, Rabu (31/1), mengatakan Kabupaten HSS dibawah kepemimpinan H Achmad Fikry, adalah satu-satunya Kabupaten se-Kalimantan yang berhasil raih nilai BB dari Kementerian PAN RB.
"Acara penyerahan yang bertema "Birokrasi Zaman Now, Bersih dan Akuntabel" tersebut dihadiri juga oleh para gubernur, bupati atau wali kota zona wilayah II," katanya.
Dijelaskan dia, SAKIP adalah suatu sistem akuntabilitas untuk mengukur kinerja pemerintah yang tepat sasaran, terintegrasi, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, efektif, dan efisien.
Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi yaitu agar pemerintah meningkatkan kualitas layanannya, cepat dan tepat, sementara keuangan pemerintah terbatas.
Hal ini menghendaki aparatur birokrat untuk dapat bekerja lebih optimal, karena itu dituntut pemerintah mampu membangun sistem akuntabilitas kinerja yang terukur dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat dan berkualitas.
Menteri PAN-RB, Asman Abnur, menegaskan agar tidak boleh ada lagi pemerintah daerah yang nilainya masih CC.
"Kalau nilainya masih CC, berarti kinerja pemerintah belum efisien," katanya, saat memberikan sambutan di Bali, Nusa Dua Convention Center-Bali, Rabu (31/1).
Bupati HSS, H Achmad Fikry, mengatakan kiat suksesnya menghantarkan HSS raih predikat BB, adalah setiap program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS harus dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat.
"Pada dasarnya pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, tidak berorientasi pada hasil semata tapi lebih berorientasi pada manfaat, sampai sejauhmana setiap rupiah demi rupiah harus benar-benar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.
Menurut dia, Kabupaten HSS dalam empat tahun terakhir ini berturut-turut memperoleh Opini WTP dari BPK, dan semua itu disyukuri sebagai sebuah proses untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat HSS.
Sistem akuntabilitas kinerja juga diterapkan Pemkab HSS dalam APBD tahun 2017 dan berhasil mengurangi beban APBD sebesar 7,12 persen dan refocusing Kegiatan Tahun 2017 dari 1.723 Kegiatan menjadi 1.367 Kegiatan atau 356 Kegiatan (20,66 persen) yang diefisienkan.
Adapun dalam penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemkab HSS tersebut, Kabupaten HSS berhasil meningkatkan nilainya dari tahun lalu, predikat B menjadi BB di tahun 2018 ini.
"Keberhasilan ini patut kita syukuri, namun jajaran Pemkab HSS tidak boleh terlena, kita harus terus berupaya memberikan layanan dan kinerja yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten HSS," katanya.
Dalam acara tersebut, Bupati HSS didampingi para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab HSS.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018