Anggota DPR Disarankan Bantu Perjuangkan "Keuda"

"Saran tersebut ketika kami berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini," ujar anggota Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Drs H Fikri kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa.

Politikus senior Partai Demokrat Kalsel itu menerangkan, dalam pertemuan atau konsultasi Banggar DPRD Kalsel dengan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri tersebut membicarakan perkembangan dan permasalahan keuda belakanangan ini.

Pasalnya, tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut, situasi dan kondisi keuda atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel belakangan terkesan stagnan atau tidak mengalami kenaikan signifikan.

Oleh sebab itu, kedatangan/konsultasi Banggar DPRD Kalsel ke Kemendagri untuk meminta bantuan agar pemerintah pusat meningkatkan pemberian dana perimbangan guna percepatan pembangunan daerah di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.

"Menanggapi permohonan kita tersebut, pada prinsipnya pihak Kemendagri menyambut positif dan akan mengupayakan, tetapi akan lebih baik lagi kalau anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Kalsel turut memperjuangkan serta memberikan dukungan," tuturnya.

"Karena menurut keterangan pihak Kemendagri, bukan cuma Kalsel yang membutuhkan peningkatan bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat, tetapi juga beberapa provinsi serta kabupaten/kota lain mempunyai keinginan serupa," kutipnya tanpa merinci.

Oleh karena itu pula ke depan Kalsel harus berusaha lebih keras lagi, baik dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) maupun untuk mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

"Memang kita berharap ke depan PAD Kalsel lebih besar dari dana perimbangan sebagai salah satu indikator kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah," demikian Fikri.