Bogor, (Antaranews Kalsel) - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa tahun 2018 di Istana Bogor, Rabu.
Presiden menyerahkan DIPA kepada perwakilan menteri dan kepala lembaga serta menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa kepada para gubernur yang hadir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam sambutannya, mengatakan penetapan DIPA 2018 merupakan dokumen final untuk alokasi anggaran bagi Kementerian/Lembaga memulai semua program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pada 2018.
Dia juga mengatakan bahwa percepatan proses administrasi dan penyampaian DIPA 2018 dilakukan sebelum tahun berjalan karena pemerintah ingin akselerasi dan pelaksanaan pembangunan serta pencairan anggaran pemerintah pusat dan daerah sehingga akan memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai instrumen fiskal, APBN 2018 memiliki tema "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan".
Sri Mulyani mengatakan dengan terbatasnya anggaran ini diharapkan APBN mampu menjadi katalisator untuk mendorong peran swasta yang lebih besar dalam pembangunan nasional, khusunya pembiayaan infrastruktur strategis.
Volume belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun, terdiri dari Belanja pemerintah Pusat, melalui kementerian/lembaga Rp847,4 triliun dan nonkementerian/lembaga Rp607,1 triliun.
Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah./f
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Presiden menyerahkan DIPA kepada perwakilan menteri dan kepala lembaga serta menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa kepada para gubernur yang hadir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam sambutannya, mengatakan penetapan DIPA 2018 merupakan dokumen final untuk alokasi anggaran bagi Kementerian/Lembaga memulai semua program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pada 2018.
Dia juga mengatakan bahwa percepatan proses administrasi dan penyampaian DIPA 2018 dilakukan sebelum tahun berjalan karena pemerintah ingin akselerasi dan pelaksanaan pembangunan serta pencairan anggaran pemerintah pusat dan daerah sehingga akan memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai instrumen fiskal, APBN 2018 memiliki tema "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan".
Sri Mulyani mengatakan dengan terbatasnya anggaran ini diharapkan APBN mampu menjadi katalisator untuk mendorong peran swasta yang lebih besar dalam pembangunan nasional, khusunya pembiayaan infrastruktur strategis.
Volume belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun, terdiri dari Belanja pemerintah Pusat, melalui kementerian/lembaga Rp847,4 triliun dan nonkementerian/lembaga Rp607,1 triliun.
Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah./f
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017