Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Lutfi Saifuddin mengharapkan, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar membantu sekolah keagamaan di wilayahnya, seperti Madrasah Aliyah.
"Bantuan Pemprov itu perlu guna lebih memajukan sekolah keagamaan yang menjadi bagian dari mewujudkan `Kalsel Cerdas` dan salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
"Harapan atau usulan agar Pemprov membantu sekolah-sekolah keagamaan itu sudah kami sampaikan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat," tuturnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu menerangkan, alasan pengusulan tersebut, karena sekolah keagamaan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten /kota tidak mendapatkan bantuan Pemprov.
Sementara anggaran dari Kementerian Agama (Kemenang) Republik Indonesia belum bisa buat lebih memaksimalkan pembinaan dan pengembang sekolah-sekolah keagamaan di daerah.
Padahal sekolah keagamaan tersebut juga mempunyai hak mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah antara lain melalui pemberian bantuan anggaran, tutur anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan agama itu.
"Memang secara peraturan Pemprov/Pemda tidak bisa membantu sekolah-sekolah keagamaan yang berada di bawah Kemenang. Tetapi peraturan itu bukan harga mati, sehingga masih memungkin Pemprov membantu sekolah keagamaan dengan memegang asas legalitas," lanjutnya.
Sebagai contoh dengan sistem hibah masih memungkinkan atau kita carikan cara lain sehingga sekolah keagamaan bisa mendapatkan bantuan dana dari Pemprov tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujar politikus muda Pertai Gerindra tersebut.
"Kita tidak ingin sekolah-sekolah keagamaan, terlebih seperti madrasah swasta seperti peribahasa `bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau` karena kurangnya perhatian pemerintah daerah atau terlalu menonjokan ego, bahwa itu urusan pemerintah pusat," demikian Lutfi.
Sementara beberapa pengelola sekolah keagamaan di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel menyambut gembira usulan atau perjuangan DPRD provinsi setempat agar sekolah keagamaan juga mendapatkan anggaran daerah, tidak hanya dari pemerintah pusat.
Mereka berharap usulan atau perjuangan wakil rakyat tersebut menjadi kenyataan/terealisasi guna pembinaan dan kemajuan sekolah keagamaan di Kalsel agar lebih maju serta berkembang lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Bantuan Pemprov itu perlu guna lebih memajukan sekolah keagamaan yang menjadi bagian dari mewujudkan `Kalsel Cerdas` dan salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 - 2021," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
"Harapan atau usulan agar Pemprov membantu sekolah-sekolah keagamaan itu sudah kami sampaikan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat," tuturnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu menerangkan, alasan pengusulan tersebut, karena sekolah keagamaan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten /kota tidak mendapatkan bantuan Pemprov.
Sementara anggaran dari Kementerian Agama (Kemenang) Republik Indonesia belum bisa buat lebih memaksimalkan pembinaan dan pengembang sekolah-sekolah keagamaan di daerah.
Padahal sekolah keagamaan tersebut juga mempunyai hak mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah antara lain melalui pemberian bantuan anggaran, tutur anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan agama itu.
"Memang secara peraturan Pemprov/Pemda tidak bisa membantu sekolah-sekolah keagamaan yang berada di bawah Kemenang. Tetapi peraturan itu bukan harga mati, sehingga masih memungkin Pemprov membantu sekolah keagamaan dengan memegang asas legalitas," lanjutnya.
Sebagai contoh dengan sistem hibah masih memungkinkan atau kita carikan cara lain sehingga sekolah keagamaan bisa mendapatkan bantuan dana dari Pemprov tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujar politikus muda Pertai Gerindra tersebut.
"Kita tidak ingin sekolah-sekolah keagamaan, terlebih seperti madrasah swasta seperti peribahasa `bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau` karena kurangnya perhatian pemerintah daerah atau terlalu menonjokan ego, bahwa itu urusan pemerintah pusat," demikian Lutfi.
Sementara beberapa pengelola sekolah keagamaan di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel menyambut gembira usulan atau perjuangan DPRD provinsi setempat agar sekolah keagamaan juga mendapatkan anggaran daerah, tidak hanya dari pemerintah pusat.
Mereka berharap usulan atau perjuangan wakil rakyat tersebut menjadi kenyataan/terealisasi guna pembinaan dan kemajuan sekolah keagamaan di Kalsel agar lebih maju serta berkembang lagi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017