Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin berharap pemerintah pusat melalui Pertamina dapat menambah jatah bahan bakar minyak untuk kebutuhan 2012.
"Sebab kalau jatah Kalsel 2012 sama dengan 2011, jelas tidak cukup," tandasnya usai menghadiri rapat paripurna DPRD provinsi setempat, di Banjarmasin, Rabu.
Namun orang satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut tidak menyebut angka permintaan penambahan BBM 2012 tersebut, kecuali menyatakan, harus jauh lebih banyak dari 2011.
"Karena kita mengajukan permohonan tambahan BBM tersebut berdasarkan perkiraan kebutuhan riil, yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah pemakai," tuturnya.
"Kita sudah mendata perkiraan kebutuhan riil Kalsel terhadap BBM pada 13 kabupaten/kota dan kalaupun perhitungannya meleset, tidak akan terlalu jauh," lanjutnya.
Untuk meminta tambahan jatah BBM 2012, Pemprov Kalsel sudah mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina Pusat.
"Tapi pemeritah pusat atau pihak yang kita tujukan permohonan penambahan BBM tersebut sampai saat ini belum memberi respon," demikian Rudy Ariffin.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalsel, H Addy Chairuddin Hanafiah, menyarankan, anggota DPR-RI asal provinsinya juga harus ikut berjuang di pusat, untuk meminta tambahan BBM.
"Karena dengan keikut sertaan wakil-wakil kita di tingkat pusat, mungkin perjuangan Kalsel meminta tambahan jatah BBM bisa 'didengar' pemerintah pusat, ketimbang cuma 'teriakan' di daerah," ujarnya.
Mengenai jatah BBM 2012 untuk Kalsel, dia mengungkapkan, hal tersebut sampai saat ini belum ada penetapan, dan untuk sementara masih menggunakan sisa jatah 2011.
Menurut mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu, sistem penjatahan BBM terkesan masih kurang adil, karenanya daerah yang merasa ketidak adilan tersebut jadi teriak.
Coba bayangkan, jatah BBM selama ini, untuk Jawa dan Bali sebanyak 59 persen, Sumatera 20 persen dan Kalimantan yang terdiri empat provinsi cuma lima persen.
Oleh sebab itu, walau kalau Pemprov Kalsel selalu meminta tambahan jatah, terlabih lagi pertumbuhan kendaraan bermotor di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa, juga terus bertambah, demikian Addy Ch Hanafiah.
Sementara data dari Samsat Banjarmasin menunjukkan, pertambahan kendaraan bermotor roda dua tidak kurang dari 10.000 buah/bulan, yang berarti mencapai 12.000 unit/tahun.
Karena itu tak aneh, hampir sepanjang tahun 2011 terjadi antrean panjang mobil untuk mendapatkan solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kalsel. Kemudian dalam hampir sebulan belakangan juga sering terjadi antrean panjang mobil dan sepeda motor pada sejumlah SPBU di Kalsel, untuk mendapatkan premium bersubsidi./shn/ D
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012