Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru merapatkan barisan dengan menggelar Rapat Koordinasi Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) dan Bencana Kekeringan di "Bumi Saijaan".
Sekretaris Daerah Kotabaru Eka Saprudin mengatakan Kabupaten Kotabaru saat ini sudah memasuki musim kemarau yang berpotensi menimbulkan dua ancaman bencana sekaligus (karhutla dan kekeringan).
“Kemarau tahun ini merupakan indikasi ancaman, baik itu karhutla maupun bencana kekeringan. Dampaknya tidak hanya krisis air bersih bagi masyarakat dan sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya karhutla yang dapat merusak ekosistem, meningkatkan polusi udara, serta berdampak pada sektor kesehatan dan perekonomian daerah,” katanya di Kotabaru, Rabu.
Ia menekankan Kotabaru identik dengan “susah air”, hal ini menjadi program utama pemerintah daerah untuk terus mencari sumber-sumber air baku yang ada di Kabupaten Kotabaru, khususnya di wilayah Pulau Laut.
Sekda meyakini bahwa di wilayah seberang (daratan Kalimantan) masih ada sumber air baku yang dialiri sungai-sungai besar.
Namun, di musim kemarau panjang ini bisa menimbulkan masalah terkait kebutuhan air, termasuk di wilayah Kabupaten Kotabaru.
“Secara peralatan karhutla dan mobil kita ada, tetapi sumber airnya tidak ada dan ini menjadi permasalahan,” katanya.
Dia mengajak semua pihak merapatkan barisan, berkoordinasi, dan bersinergi antara pemerintah daerah, swasta, aparat, dan masyarakat untuk mencegah meluasnya karhutla dan kekeringan.
Ia juga berharap melalui rapat koordinasi ini dapat menghasilkan langkah yang konkret dalam menghadapi karhutla dan bencana kekeringan di Kabupaten Kotabaru.
Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru Melinda Ratna Agustina melaporkan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan diikuti kurang lebih 80 orang.
Ia menjelaskan Kabupaten Kotabaru saat ini berstatus siaga darurat. BPBD meningkatkan kewaspadaan, mempersiapkan sumber daya, serta melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Sebelumnya, BPBD Kalsel melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu mencapai 12.339,74 hektare dengan 2.332 kejadian hingga 1 September 2026.
Kepala BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan pemantauan terhadap perkembangan karhutla dan titik panas terus dilakukan setiap hari sebagai dasar penanganan di lapangan, terutama pada wilayah prioritas di ring satu bandar udara.
Berdasarkan sebaran kejadian, Kota Banjarbaru mencatat jumlah kejadian karhutla tertinggi sebanyak 474 kejadian dengan luas lahan terdampak 1.831,80 hektare, sedangkan Kabupaten Banjar mencatat 441 kejadian dengan luas terdampak tertinggi yang mencapai 2.737,51 hektare.
Kabupaten Tanah Laut mencatat 359 kejadian dengan luas lahan terdampak 2.072,35 hektare, Hulu Sungai Selatan sebanyak 324 kejadian seluas 2.203,97 hektare, serta Tapin sebanyak 183 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 1.244,68 hektare.
Selanjutnya, Barito Kuala 168 kejadian dengan luas lahan terdampak 971,70 hektare, Hulu Sungai Utara 98 kejadian seluas 532,85 hektare, Tanah Bumbu 69 kejadian seluas 197,60 hektare, dan Balangan 66 kejadian dengan luas 196,51 hektare.
Sementara itu, Hulu Sungai Tengah 58 kejadian dengan luas lahan terdampak 156,11 hektare, Kotabaru 48 kejadian seluas 58,07 hektare, Tabalong 29 kejadian dengan luas 135,13 hektare, serta Kota Banjarmasin 15 kejadian seluas 1,45 hektare.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2026