Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Hasanuddin Murad meminta pemerintah pusat lebih fokus mengembangkan infrastruktur Kalimantan dengan menghentikan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan sekitarnya.
Pada seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan di Banjarmasin Kamis, Bupati Batola, satu-satunya kepala daerah yang hadir di acara tersebut mengatakan, tanpa upaya serius dari pemerintah pusat, maka infrastruktur di Kalimantan tidak akan pernah bisa berkembang.
"Seharusnya pembangunan infrastruktur di Jawa yang diambil dari dana APBN dihentikan, dan dana pembangunan dialihkan untuk fokus membangun infrastruktur di Kalimantan," kata Bupati saat sesi tanya jawab pada seminar dengan tema RAPBN 2018 dan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan.
Pengembangan dan pemeliharaan di Jawa dan sekitarnya, tambah dia, tinggal dikembangkan oleh swasta seperti jalan tol, sehingga pemerataan pembangunan akan benar-benar terasa.
"Jawa dan sekitarnya kan sudah terlalu lama menikmati jalan gratis, sedangkan penduduk Kalimantan, ada yang seumur hidupnya atau 72 tahun, belum pernah melihat aspal," katanya.
Seperti pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, tanpa dukungan penuh dari pusat, siapapun bupati atau pemimpinnya, infrastruktur tidak akan berkembang, karena kondisi lahannya, yang memerlukan dana lebih dibanding pembangunan di daerah lain.
Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR-RI tersebut mengungkapkan, untuk membangun Kalimantan, pemerintah tidak boleh menggunakan pendekatan feasible atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kalau pendekatannya pada pertumbuhan ekonomi, maka kepentingan pembangunan infrastruktur Kalimantan akan kalah dengan daerah lain.
Sehingga, tambah dia, pemerintah harus menggunakan pendekatan pelayanan, seperti zaman Pemerintah Belanda, saat membangun infrastruktur, tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi terbangunnya akses jalan.
"Bayangkan, saat ini hutan Kalimantan sudah habis ditebang dan kini, batu bara juga hampir habis dikeruk, tetapi kemajuan apa yang didapat Kalimantan, belum terlihat," katanya.
Ekonomi Kementerian Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Handry Imansyah mengatakan, dibanding provinsi lain di Kalimantan, pembangunan infrastruktur Kalimantan Selatan, sudah jauh lebih baik.
"Kalsel adalah yang paling maju dibanding provinsi lain di Kalimantan. Kalimantan Tengah, infrastrukturnya jauh lebih parah," katanya.
Menurut dia, saat ini, perhatian pemerintah pusat sudah mulai baik, rencana pembangunan rel kereta api dan rencana pembangunan infrastruktur lainnya, diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Hanya dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, maka Kalimantan akan lebih cepat berkembang," katanya.
Selain Handry, hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Kepala Bidang Kerja sama Keuangan ASEAN, Gandi Setiawan, Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kurnia Chairi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pada seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan di Banjarmasin Kamis, Bupati Batola, satu-satunya kepala daerah yang hadir di acara tersebut mengatakan, tanpa upaya serius dari pemerintah pusat, maka infrastruktur di Kalimantan tidak akan pernah bisa berkembang.
"Seharusnya pembangunan infrastruktur di Jawa yang diambil dari dana APBN dihentikan, dan dana pembangunan dialihkan untuk fokus membangun infrastruktur di Kalimantan," kata Bupati saat sesi tanya jawab pada seminar dengan tema RAPBN 2018 dan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan.
Pengembangan dan pemeliharaan di Jawa dan sekitarnya, tambah dia, tinggal dikembangkan oleh swasta seperti jalan tol, sehingga pemerataan pembangunan akan benar-benar terasa.
"Jawa dan sekitarnya kan sudah terlalu lama menikmati jalan gratis, sedangkan penduduk Kalimantan, ada yang seumur hidupnya atau 72 tahun, belum pernah melihat aspal," katanya.
Seperti pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, tanpa dukungan penuh dari pusat, siapapun bupati atau pemimpinnya, infrastruktur tidak akan berkembang, karena kondisi lahannya, yang memerlukan dana lebih dibanding pembangunan di daerah lain.
Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR-RI tersebut mengungkapkan, untuk membangun Kalimantan, pemerintah tidak boleh menggunakan pendekatan feasible atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kalau pendekatannya pada pertumbuhan ekonomi, maka kepentingan pembangunan infrastruktur Kalimantan akan kalah dengan daerah lain.
Sehingga, tambah dia, pemerintah harus menggunakan pendekatan pelayanan, seperti zaman Pemerintah Belanda, saat membangun infrastruktur, tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi terbangunnya akses jalan.
"Bayangkan, saat ini hutan Kalimantan sudah habis ditebang dan kini, batu bara juga hampir habis dikeruk, tetapi kemajuan apa yang didapat Kalimantan, belum terlihat," katanya.
Ekonomi Kementerian Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Handry Imansyah mengatakan, dibanding provinsi lain di Kalimantan, pembangunan infrastruktur Kalimantan Selatan, sudah jauh lebih baik.
"Kalsel adalah yang paling maju dibanding provinsi lain di Kalimantan. Kalimantan Tengah, infrastrukturnya jauh lebih parah," katanya.
Menurut dia, saat ini, perhatian pemerintah pusat sudah mulai baik, rencana pembangunan rel kereta api dan rencana pembangunan infrastruktur lainnya, diharapkan akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Hanya dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, maka Kalimantan akan lebih cepat berkembang," katanya.
Selain Handry, hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Kepala Bidang Kerja sama Keuangan ASEAN, Gandi Setiawan, Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kurnia Chairi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017