Kandangan, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, terus berupaya menggenjot tumbuhnya dunia usaha antara lain dengan mempermudah sistem perizinan.
Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PPMPPSP) Hulu Sungai Selatan (HSS), Elyani Yustika di Kandangan Kamis mengatakan, kemudahan tersebut antara lain menerapkan sistem perizinan dalam jaringan (Daring).
Penerapan program daring tersebut antara lain dengan menerapkan Sistem Pelayanan Perizinan Online atau disebut Sippolin yang dilaksanakan mulai awal Oktober 2017.
Didampingi Kabid Pelayanan Satu Pintu Abdurrahman Arrahimi, Elyani mengatakan, Sippolin diterapkan untuk memberi kemudahan dan kecepatan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
"Dengan sistem Daring dalam pembuatan izin SIUP dan TDP, warga cukup mendaftar di website yang nantinya disiapkan, dan mengisi berbagai persyaratannya yang harus dipenuhi," katanya.
Dijelaskan dia, setelah mengisi secara online, warga kemudian datang ke Dinas PPMPPSP HSS, untuk menyerahkan berkas fisiknya untuk bisa diterbitkan SIUP dan TDP.
SIUP dan TDP yang biasanya memerlukan waktu sekitar tiga hari dengan cara lama secara manual, dengan sistem online hanya tinggal memerlukan waktu sekitar 30 menit saja.
Menurut dia, hingga September 2017, Dinas PPMPPSP (HSS) sudah menerbitkan 1.133 izin jumlah tersebut turun jika dibandingkan 2016 yang mencapai 1.387 izin.
Dari total ribuan izin tahun 2017 yang diterbitkan, paling banyak izin reklame dengan total 280 izin, dan disusul izin domisili yang juga mencapai dua ratus lebih.
Ia mengakui, tahun 2017 ini penerbitan izin berkurang, karena adanya penerapan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah.
"Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendagri tahun 2009, tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah,"katanya.
Ditambahkan dia, kebijakan ini mulai diberlakukan di Kabupaten HSS per bulan September ini, maka untuk izin gangguan tak akan diterbitkan lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PPMPPSP) Hulu Sungai Selatan (HSS), Elyani Yustika di Kandangan Kamis mengatakan, kemudahan tersebut antara lain menerapkan sistem perizinan dalam jaringan (Daring).
Penerapan program daring tersebut antara lain dengan menerapkan Sistem Pelayanan Perizinan Online atau disebut Sippolin yang dilaksanakan mulai awal Oktober 2017.
Didampingi Kabid Pelayanan Satu Pintu Abdurrahman Arrahimi, Elyani mengatakan, Sippolin diterapkan untuk memberi kemudahan dan kecepatan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
"Dengan sistem Daring dalam pembuatan izin SIUP dan TDP, warga cukup mendaftar di website yang nantinya disiapkan, dan mengisi berbagai persyaratannya yang harus dipenuhi," katanya.
Dijelaskan dia, setelah mengisi secara online, warga kemudian datang ke Dinas PPMPPSP HSS, untuk menyerahkan berkas fisiknya untuk bisa diterbitkan SIUP dan TDP.
SIUP dan TDP yang biasanya memerlukan waktu sekitar tiga hari dengan cara lama secara manual, dengan sistem online hanya tinggal memerlukan waktu sekitar 30 menit saja.
Menurut dia, hingga September 2017, Dinas PPMPPSP (HSS) sudah menerbitkan 1.133 izin jumlah tersebut turun jika dibandingkan 2016 yang mencapai 1.387 izin.
Dari total ribuan izin tahun 2017 yang diterbitkan, paling banyak izin reklame dengan total 280 izin, dan disusul izin domisili yang juga mencapai dua ratus lebih.
Ia mengakui, tahun 2017 ini penerbitan izin berkurang, karena adanya penerapan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah.
"Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendagri tahun 2009, tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah,"katanya.
Ditambahkan dia, kebijakan ini mulai diberlakukan di Kabupaten HSS per bulan September ini, maka untuk izin gangguan tak akan diterbitkan lagi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017