Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) terus mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
"Kita tak ingin persoalan anggaran menimbulkan opini yang tidak kita inginkan. Karenanya kami terus mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran Pemprov setempat," ujar Ketua DPRD Kalsel H Supian HK di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: DPRD Kalsel apresiasi rencana pengembangan kelapa genjah
Ia mencontohkan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat, serta rekomendasinya menjadi perhatian DPRD Kalsel.
"Contoh lain misalnya terkait deposito dan bunganya yang hingga kini masih menjadi opini dan dipertanyakan. Berapa akumulasi yang sudah Pemprov terima," ujar politikus senior Partai Golkar atau Ketua DPRD Kalsel dua periode tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berandai-andai, kalau temuan atau rekomendasi BPK tanpa tindakan lanjut dan tanpa mengembalikan, terpaksa gunakan jalur hukum.
"Kalau terpaksa gunakan jalur hukum, apaboleh buat. Namun kita berharap hal terjelek jangan sampai terjadi," tegas Supian HK usai memberi arahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Baca juga: DPRD Tanah Bumbu konsultasi dana hibah ke BPKAD Kalsel
Sebagaimana pemberitaan media massa, masalah dana Pemprov Kalsel triliunan rupiah yang didepositokan dengan bunga Rp21 miliar/bulan masih berpolemik atau undang opini dari berbagai kalangan.
Editor : Firman
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2026