Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan mengharapkan, jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru di kabupaten paling timur provinsi tersebut segera terwujud.
Harapan tersebut sehubungan rencana pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut itu masuk dalam program strategis nasional (PSN).
Karena dengan masuknya dalam PSN, menurut wakil rakyat tersebut ada semacam angin segar atau jaminan jembatan yang sudah lama menjadi dambaan penduduk setempat akan terwujud.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Harapan tersebut sehubungan rencana pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut itu masuk dalam program strategis nasional (PSN).
Karena dengan masuknya dalam PSN, menurut wakil rakyat tersebut ada semacam angin segar atau jaminan jembatan yang sudah lama menjadi dambaan penduduk setempat akan terwujud.
Pembangunan jembatan yang panjang bentangnya sekitar 6,4 kilometer itu selesai sebelum akhir masa kepemimpinan nasional Joko Widodo (Jokowi) dan HM Jusuf Kalla (JK) atau tahun 2019.
Pemerintahan Jokowi-JK cukup berasalan memasukan pembangunan jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru tersebut dalam PSN.
Pasalnya keberadaan jembatan yang membentang dari Batulinci, ibukota Tanbu ke Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru itu mempunyai makna strategis, bukan sekedar kebutuhan untuk memperlancar arus lalu lintas, untuk peningkatan dan pengembangan Kalsel wilayah timur.
Karena wilayah timur Kalsel yang berbatasan Laut Sulawesi, Selatan Makassar dan di bagian selatan dengan Laut Jawa (Laut Indonesia) itu memiliki sumber daya kelautan yang cukup potensial, disamping sumber daya alam (SDA) yang terdapat di daratan.
Sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPRUPR) Kalsel Ir H Nurul Fajar Desira CES mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK memasukkan pembangunan jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru atau mega proyek itu dalam PSN.
"Pembangunan jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru yang masuk PSN terutama untuk bentang tengah yang akan menggunakan dana tidak kurang dari Rp2,6 triliun," ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel, 6 Januari lalu.
Sedangkan untuk pembangunan jembatan penghubung serta pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu masing-masing harus mengalokasikan dana Rp500 miliar, Rp250 miliar dan Rp250 miliar.
Dalam kaitan dengan tanggung jawab Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan anggaran sejak tahun 2015 mencapai Rp110 miliar, ujar Fajar yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Namun. Lanjutnya, gelontoran dana itu masih menunggu hasil verifikasi dan rekomendasi Komisi Jembatan Panjang (sebuah lembaga independen dalam penilayan kelayakan prasarana perhubungan itu) yang baru merampungkan tugas mereka.
"Jika sudah clear dan disetujui konstruksi utama akan segera direalisasikan dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kita berharap dalam waktu dekat kepastian tersebut sudah bisa diketahui," demikian Fajar.***1***
Pasalnya keberadaan jembatan yang membentang dari Batulinci, ibukota Tanbu ke Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru itu mempunyai makna strategis, bukan sekedar kebutuhan untuk memperlancar arus lalu lintas, untuk peningkatan dan pengembangan Kalsel wilayah timur.
Karena wilayah timur Kalsel yang berbatasan Laut Sulawesi, Selatan Makassar dan di bagian selatan dengan Laut Jawa (Laut Indonesia) itu memiliki sumber daya kelautan yang cukup potensial, disamping sumber daya alam (SDA) yang terdapat di daratan.
Sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPRUPR) Kalsel Ir H Nurul Fajar Desira CES mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK memasukkan pembangunan jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru atau mega proyek itu dalam PSN.
"Pembangunan jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru yang masuk PSN terutama untuk bentang tengah yang akan menggunakan dana tidak kurang dari Rp2,6 triliun," ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel, 6 Januari lalu.
Sedangkan untuk pembangunan jembatan penghubung serta pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu masing-masing harus mengalokasikan dana Rp500 miliar, Rp250 miliar dan Rp250 miliar.
Dalam kaitan dengan tanggung jawab Pemprov Kalsel sudah mengeluarkan anggaran sejak tahun 2015 mencapai Rp110 miliar, ujar Fajar yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Namun. Lanjutnya, gelontoran dana itu masih menunggu hasil verifikasi dan rekomendasi Komisi Jembatan Panjang (sebuah lembaga independen dalam penilayan kelayakan prasarana perhubungan itu) yang baru merampungkan tugas mereka.
"Jika sudah clear dan disetujui konstruksi utama akan segera direalisasikan dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kita berharap dalam waktu dekat kepastian tersebut sudah bisa diketahui," demikian Fajar.***1***
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017