Solo, (Antaranews Kalsel) - Program Tetap Berdayakan Kelompok Masyarakat atau Telat Berkemas, adalah bentuk kemitraan Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama masyarakat dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan secara melawan hukum (ilegal fishing).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) HSS, Hendro Martono, di Solo Jumat (25/8) mengatakan, inovasi ini telah mendapatkan apresiasi berupa penghargaan Pemerintah Pusat berupa penghargaan Top 40 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) kepada Bupati HSS, H Achmad Fikry.
"Piala diserahkan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mewakili Presiden RI, Joko widodo, pada acara Pembukaan Jambore Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang dirangkai dengan apel bersama, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/8),"katanya.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) HSS, H Saidinoor, mengatakan, terbentuknya Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas), mampu membuat banyak perubahan di masyarakat, mulai dari munculnya kesadaran untuk menjaga habitat ikan serta kelestariannya.
"Jika habitat ikan sudah terganggu yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat pencari ikan di daerah tersebut, juga,munculnya kesadaran masyarakat ini terlebih terpilihnya "Telat berkemas" dalam Top 40 Sinovik 2017, mampu menjadi pemicu semangat masyarakat untuk terus mencegah illegal fishing,"katanya.
Dijelaskan dia, perubahan yang terjadi setelah adanya Pokwasmas terhadap kegiatan illegal fishing, sangat dirasakan manfaatnya, dulunya jarang sekali terlihat masyarakat yang menjemur ikan di halaman rumah masing-masing dikarenakan kesulitan mendapat tangkapan ikan.
Namun, sekarang bisa dilihat melimpahnya hasil tangkapan masyarakat, populasi ikan yang tidak terganggu tentunya harus tetap di jaga.
Pokwasmas pertama kali didirikan di Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan, dan hingga sekarang sudah ada kurang lebih 24 kelompok Pokwasmas terbentuk di HSS.
Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan, inovasi pelayanan publik merupakan wujud nyata revolusi mental.
Begitupun menurut dia, Jambore Nasional Revolusi Mental diharapkan jadi ajang untuk memberikan dorongan, dan penghargaan terkait inovasi demi peningkatan pelayanan pada masyarakat, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pembukaan Jambore Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental dan dirangkai apel bersama, Juma'at (25/8).
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Ketua Pelaksana Jambore Nasional Revolusi Mental 2017, Soedarmono, mengatakan, kegiatan ini jadi momentum membangun komitmen bersama melakukan revolusi mental.
"Perubahan revolusi mental itu untuk etos kerja, gotog royong, dan integritas, ada 13 agenda kegiatan selama pelaksanaan jambore nasional ini," katanya.
Bupati HSS, H Achmad Fikry, mengatakan, penghargaan bukan hal yang utama kita cari,tapi bagaimana masyarakat bisa sejahtera itu adalah tujuan utamanya, Telat Berkemas merupakan kerja masyarakat untuk menjaga habitat ikan di daerahnya masing-masing.
"Telat Berkemas merupakan kerja masyarakat dalam mengawasi illegal fishing, pemerintah sebagai pendamping masyarakat, karena sesungguhnya masyarakat sendirilah yang paling tahu kondisi di wilayahnya", katanya.
Tak lupa, Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang berperan aktif mendukung Pemkab HSS dalam membangun Kabupaten HSS, khususnya mendukung program Telat Berkemas sehingga menghantarkan HSS menjadi Top 40 Sinovik 2017.
Apel Bersama Nasional Revolusi Mental di hadiri 570 camat, 7.000 kepala desa, bupati, wali kota, serta 11 gubernur se-Indonesia, para menteri dalam Kabinet Kerja, diakhiri dengan Joget Ge mu Famire, Bupati HSS bersama para mentri kabinet bersemangat mengikuti irama dan gerakan lagu Ge mu Famire.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) HSS, Hendro Martono, di Solo Jumat (25/8) mengatakan, inovasi ini telah mendapatkan apresiasi berupa penghargaan Pemerintah Pusat berupa penghargaan Top 40 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) kepada Bupati HSS, H Achmad Fikry.
"Piala diserahkan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mewakili Presiden RI, Joko widodo, pada acara Pembukaan Jambore Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang dirangkai dengan apel bersama, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/8),"katanya.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) HSS, H Saidinoor, mengatakan, terbentuknya Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas), mampu membuat banyak perubahan di masyarakat, mulai dari munculnya kesadaran untuk menjaga habitat ikan serta kelestariannya.
"Jika habitat ikan sudah terganggu yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat pencari ikan di daerah tersebut, juga,munculnya kesadaran masyarakat ini terlebih terpilihnya "Telat berkemas" dalam Top 40 Sinovik 2017, mampu menjadi pemicu semangat masyarakat untuk terus mencegah illegal fishing,"katanya.
Dijelaskan dia, perubahan yang terjadi setelah adanya Pokwasmas terhadap kegiatan illegal fishing, sangat dirasakan manfaatnya, dulunya jarang sekali terlihat masyarakat yang menjemur ikan di halaman rumah masing-masing dikarenakan kesulitan mendapat tangkapan ikan.
Namun, sekarang bisa dilihat melimpahnya hasil tangkapan masyarakat, populasi ikan yang tidak terganggu tentunya harus tetap di jaga.
Pokwasmas pertama kali didirikan di Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan, dan hingga sekarang sudah ada kurang lebih 24 kelompok Pokwasmas terbentuk di HSS.
Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan, inovasi pelayanan publik merupakan wujud nyata revolusi mental.
Begitupun menurut dia, Jambore Nasional Revolusi Mental diharapkan jadi ajang untuk memberikan dorongan, dan penghargaan terkait inovasi demi peningkatan pelayanan pada masyarakat, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pembukaan Jambore Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental dan dirangkai apel bersama, Juma'at (25/8).
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Ketua Pelaksana Jambore Nasional Revolusi Mental 2017, Soedarmono, mengatakan, kegiatan ini jadi momentum membangun komitmen bersama melakukan revolusi mental.
"Perubahan revolusi mental itu untuk etos kerja, gotog royong, dan integritas, ada 13 agenda kegiatan selama pelaksanaan jambore nasional ini," katanya.
Bupati HSS, H Achmad Fikry, mengatakan, penghargaan bukan hal yang utama kita cari,tapi bagaimana masyarakat bisa sejahtera itu adalah tujuan utamanya, Telat Berkemas merupakan kerja masyarakat untuk menjaga habitat ikan di daerahnya masing-masing.
"Telat Berkemas merupakan kerja masyarakat dalam mengawasi illegal fishing, pemerintah sebagai pendamping masyarakat, karena sesungguhnya masyarakat sendirilah yang paling tahu kondisi di wilayahnya", katanya.
Tak lupa, Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang berperan aktif mendukung Pemkab HSS dalam membangun Kabupaten HSS, khususnya mendukung program Telat Berkemas sehingga menghantarkan HSS menjadi Top 40 Sinovik 2017.
Apel Bersama Nasional Revolusi Mental di hadiri 570 camat, 7.000 kepala desa, bupati, wali kota, serta 11 gubernur se-Indonesia, para menteri dalam Kabinet Kerja, diakhiri dengan Joget Ge mu Famire, Bupati HSS bersama para mentri kabinet bersemangat mengikuti irama dan gerakan lagu Ge mu Famire.
Editor : Fathurrahman
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017