Inspektorat Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), berupaya meningkatkan kemampuan puluhan aparatur sipil negara (ASN) mengatasi manajemen risiko pada tata kelola pemerintahan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek).
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Abdul Basid dikonfirmasi di Banjarbaru, Kamis, mengatakan para ASN tersebut menerima materi manajemen risiko dan penyusunan dokumen penilaian risiko bagi perangkat daerah.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru majukan UMKM melalui Expo produk lokal unggulan
Basid mewakili Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, mengungkapkan kebutuhan ASN terhadap penerapan manajemen risiko pada penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
“Risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan untuk dihindari semata, melainkan harus dikenali, diukur, dan dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien,” kata Basid.
Menurut dia, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola tata pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan efektif.
Salah satu aspek penting untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik, maka perlu menerapkan manajemen risiko pada seluruh kegiatan pemerintahan.
Baca juga: DPRD-Pemkot Banjarbaru sepakati batalkan dua raperda
Basid berharap peserta aktif berdiskusi dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh saat melaksanakan tugas, serta tanggung jawab pekerjaan pada setiap satuan kerja.
“Keberhasilan penerapan manajemen risiko akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ucap Basid.
Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat Banjarbaru juga mendorong pembentukan budaya sadar risiko di seluruh perangkat daerah sehingga potensi risiko dapat dikelola secara sistematis dan terukur.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru rehabilitasi kolam renang guna tingkatkan PAD
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Abdul Basid dikonfirmasi di Banjarbaru, Kamis, mengatakan para ASN tersebut menerima materi manajemen risiko dan penyusunan dokumen penilaian risiko bagi perangkat daerah.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru majukan UMKM melalui Expo produk lokal unggulan
Basid mewakili Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, mengungkapkan kebutuhan ASN terhadap penerapan manajemen risiko pada penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
“Risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan untuk dihindari semata, melainkan harus dikenali, diukur, dan dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien,” kata Basid.
Menurut dia, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola tata pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan efektif.
Salah satu aspek penting untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik, maka perlu menerapkan manajemen risiko pada seluruh kegiatan pemerintahan.
Baca juga: DPRD-Pemkot Banjarbaru sepakati batalkan dua raperda
Basid berharap peserta aktif berdiskusi dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh saat melaksanakan tugas, serta tanggung jawab pekerjaan pada setiap satuan kerja.
“Keberhasilan penerapan manajemen risiko akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ucap Basid.
Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat Banjarbaru juga mendorong pembentukan budaya sadar risiko di seluruh perangkat daerah sehingga potensi risiko dapat dikelola secara sistematis dan terukur.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru rehabilitasi kolam renang guna tingkatkan PAD
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025