Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menyebutkan terdapat 1.500 titik usulan pengadaan dan pemasangan instalasi listrik bagi rumah tangga miskin sebagai bagian dari program kerja Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah di Banjarmasin, Senin, mengatakan listrik merupakan kebutuhan dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu.
“Pemasangan instalasi listrik ini bukan hanya soal penerangan, tapi juga berpengaruh pada kesehatan, pendidikan anak-anak, hingga produktivitas di malam hari,” kata Mustaqimah saat rapat bersama mitra kerja di Banjarmasin.
Pada rapat yang dihadiri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, UPTD Laboratorium ESDM, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel tersebut, Mustaqimah menyebutkan dari total usulan 1.500 unit pemasangan listrik, namun 550 unit telah disetujui untuk dialokasikan pada 2026.
Politisi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalsel II (Kabupaten Banjar) itu menegaskan bahwa program ini sangat relevan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang masih belum menikmati listrik secara layak.
“Program ini juga sejalan dengan upaya mengurangi ketimpangan lintas wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, pembahasan bersama Bappeda Kalsel dalam rapat tersebut lebih diarahkan pada sinkronisasi program kelistrikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029.
“Kami ingin setiap program dari mitra kerja benar-benar sinkron dengan arah kebijakan pembangunan daerah, agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih,” ujar Mustaqimah.
Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan rapat kerja bersama Dinas ESDM, UPTD ESDM dan Bappeda provinsi setempat di Banjarmasin, Senin (4/8/2025). (ANTARA/HO-Humas Setwan Kalsel)
