Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Muharram menyayangkan keterlambatan bongkar pupuk di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
"Semestinya pengelola Pelabuhan Trisakti memaklumi dan mendahulukan bongkar pupuk daripada kebutuhan skunder lain seperti semen," ujar pada rapat Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin ketuanya Suwardi Sarlan di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, menurut Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu, pupuk tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, yang pula merupakan kebutuhan utama rakyat banyak.
"Kalau tidak ada semen, orang masih bisa hidup. Tetapi kalau tidak beras, yang untuk peningkatan produksinya melalui penyediaan pupuk, maka orang bisa mati," ujar wakil rakyat bergelar dokterandus yang juga seorang petani itu.
Oleh sebab itu, wakil rakyat Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar yang juga merupakan "lumbung padi" provinsi tersebut akan membicarakannya dengan Komisi III DPRD setempat yang membidangi perhubungan.
Selain itu, akan membicarakan masalah pupuk tersebut dengan pemerintah provinsi (Pemprov) atau gubernur setempat. "Karena sebelumnya angkutan pupuk mendapat prioritas untuk segera bongkar di Pelabuhan Trisakti," demikian Muharram.
Pernyataan anggota Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi pertanian itu, sesudah mendengar keterangan/keluhan dari manajamen PT Pupuk Kaltim yang belakangan ini terkesan pengaturan bongkar di Pelabuhan Trisakti tak lagi memprioritas pupuk yang merupakan kebutuhan petani.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kalsel itu, Kepala Pamasaran PT Pupuk Kaltim Wilayah Kalimantan Abdul Khalik mengeluhkan tak bisa cepat bongkar pupuk di Pelabuhan Trisakti karena lebih mengutamakan semen.
"Bongkar pupuk di Pelabuhan Trisakti tidak bisa cepat seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga bisa segera penyaluran kepada petani yang membutuhkan," ujar Khalik yang pernah bertugas di Kalsel 2003 - 2009 dan kembali ke provinsi ini 2016.
"Semestinya, sesudah bongkar semen dua kapal, berikutnya bongkar pupuk. Bukan selesai bongkar semen dari beberapa kapal, baru bongkar pupuk," sarannya menjawab Antara Kalsel usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD provinsi setempat.
"Kami berterima kasih kepada DPRD Kalsel serta pihak lain yang menaruh perhatian terhadap persoalan keterlambatan bongkar pupuk di Pelabuhan Trisakti seperti terjadi menjelang Idul Fitri 1438 Hijriah. Semoga pengelola Pelabuhan Trisakti mengubah kebijakan bongkar barang di pelabuhan itu," demikian Abd Khalik.
Selain pejabat dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, dalam rapat bersama Komisi II DPRD tersebut, juga hadir manajemen PT Pupuk Kaltim, PT Petro Kimia Gresik, serta distributor dan pengelola kios selaku penyalur pupuk pada line terakhir di provinsi itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Semestinya pengelola Pelabuhan Trisakti memaklumi dan mendahulukan bongkar pupuk daripada kebutuhan skunder lain seperti semen," ujar pada rapat Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin ketuanya Suwardi Sarlan di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, menurut Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu, pupuk tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, yang pula merupakan kebutuhan utama rakyat banyak.
"Kalau tidak ada semen, orang masih bisa hidup. Tetapi kalau tidak beras, yang untuk peningkatan produksinya melalui penyediaan pupuk, maka orang bisa mati," ujar wakil rakyat bergelar dokterandus yang juga seorang petani itu.
Oleh sebab itu, wakil rakyat Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar yang juga merupakan "lumbung padi" provinsi tersebut akan membicarakannya dengan Komisi III DPRD setempat yang membidangi perhubungan.
Selain itu, akan membicarakan masalah pupuk tersebut dengan pemerintah provinsi (Pemprov) atau gubernur setempat. "Karena sebelumnya angkutan pupuk mendapat prioritas untuk segera bongkar di Pelabuhan Trisakti," demikian Muharram.
Pernyataan anggota Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi pertanian itu, sesudah mendengar keterangan/keluhan dari manajamen PT Pupuk Kaltim yang belakangan ini terkesan pengaturan bongkar di Pelabuhan Trisakti tak lagi memprioritas pupuk yang merupakan kebutuhan petani.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kalsel itu, Kepala Pamasaran PT Pupuk Kaltim Wilayah Kalimantan Abdul Khalik mengeluhkan tak bisa cepat bongkar pupuk di Pelabuhan Trisakti karena lebih mengutamakan semen.
"Bongkar pupuk di Pelabuhan Trisakti tidak bisa cepat seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga bisa segera penyaluran kepada petani yang membutuhkan," ujar Khalik yang pernah bertugas di Kalsel 2003 - 2009 dan kembali ke provinsi ini 2016.
"Semestinya, sesudah bongkar semen dua kapal, berikutnya bongkar pupuk. Bukan selesai bongkar semen dari beberapa kapal, baru bongkar pupuk," sarannya menjawab Antara Kalsel usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD provinsi setempat.
"Kami berterima kasih kepada DPRD Kalsel serta pihak lain yang menaruh perhatian terhadap persoalan keterlambatan bongkar pupuk di Pelabuhan Trisakti seperti terjadi menjelang Idul Fitri 1438 Hijriah. Semoga pengelola Pelabuhan Trisakti mengubah kebijakan bongkar barang di pelabuhan itu," demikian Abd Khalik.
Selain pejabat dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, dalam rapat bersama Komisi II DPRD tersebut, juga hadir manajemen PT Pupuk Kaltim, PT Petro Kimia Gresik, serta distributor dan pengelola kios selaku penyalur pupuk pada line terakhir di provinsi itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017